Sebanyak 10.653 WBP di Sulsel Ikut Pemilu 2024

Makassar - Sebanyak 10.653 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Sulawesi Selatan menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel), Liberti Sitinjak dalam keterangannya di Lapas Makassar saat memantau pelaksanaan Pemilu, Rabu (14/02).

"Dari total 10.874 WBP, tercatat 10.653 WBP yang terdiri dari 9.850 laki-laki dan 803 perempuan ikut Pemilu tahun ini. Data ini merupakan sebaran dari seluruh Lapas, Rutan, dan LPKA di Sulsel,” kata Liberti.

Liberti menjelaskan bahwa rekapitulasi tersebut berdasarkan Laporan Progres Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) oleh Divisi Pemasyarakatan per tanggal 11 Februari 2024.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Yudi Suseno juga menambahkan bahwa dari total 10.653 orang WBP tersebut, 4.906 merupakan jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), 4.512 merupakan DPTb, dan 1.235 orang WBP merupakan calon DPK.

Yudi ungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU setempat, guna memastikan bahwa pemenuhan hak memilih bagi WBP yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 22/2022 tentang Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

"Setiap WBP memiliki hak yang sama untuk tetap terlibat dalam proses demokrasi dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa," ungkap Yudi.

Untuk kelancaran pemilu bagi WBP, Yudi jelaskan bahwa pihaknya bersama jajaran KPU setempat telah menyiapkan 40 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 24 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sulsel.

"Melalui TPS ini, kita optimis para WBP dapat memenuhi haknya dengan baik," imbuh Yudi.

Yudi juga mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian setempat guna memastikan pengawasan dan keamanan selama Pemilu di Lapas/Rutan tetap berjalan kondusif.

“Kita pastikan terus mengedepankan asas netralitas dan profesionalitas dalam memastikan Pemilu ini berjalan lancar dan hasilnya yang akuntabel. Semoga saja aman dan kondusif,” pungkas Yudi.