Logo

Survei LKSP Sebut Pilpres 2024 Akan Berlangsung Dua Putaran

Peneliti Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Subhan Akbar memaparkan hasil survei lembaganya terkait potensi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, di Depok, Rabu (7/2/2024)

insulcoblos24_700_1

DEPOK -- Peneliti Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Subhan Akbar memprediksi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan berlangsung dua putaran. Prediksi ini disampaikan Subhan dalam Diskusi Publik Hasil Survei Nasional bertema "Kejutan Pemilu 2024".

Ia mengungkapkan, hasil survei popularitas dan elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) capres dan cawapres menghasilkan angka tidak jauh berbeda. Dari tiga paslon yang mengikuti kontestasi pilpres tersebut, elektabilitasnya tidak ada yang mencapai 50+1 persen.

"Dari hasil survei, Pilres cenderung dua putaran. Hasil survei 01, 02, 03 angkanya berdekatan, dari segi popularitas Prabowo tertinggi, segi elektabilitas sebanyak 32,41 persen responden pada Anies-Muhaimin, 32,02 persen Prabowo-Gibran, dan 19,52 persen untuk Ganjar-Mahfud," kata Subhan Akbar, di Coffee Toffee Depok, Rabu (7/2/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Sosial dan Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubeidillah Badrun juga memprediksi Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. Ia menilai masyarakat saat ini telah sadar berpolitik, sehingga pilpres akan dikawal juga oleh masyarakat sebagai pemilih.

"Pemilu enggak mungkin satu putaran, enggak ada yang sampe 50 persen, kalau satu putaran perlu dicurigai adanya kecurangan terjadi. Legitimasi pemerintah dari guru besar menyampaikan kondisi demokrasi, kalau enggak bisa dibendung ratusan kampus akan bersuara, ini mengindikasi adanya masalah di pemerintahan," kata Ubeidillah.

Sementara, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Paramadina, Afiq Naufal menyebut kalangan sivitas akademika akan berkomitmen untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024. Kampus sebagai lembaga pendidikan akan memberi masukan kepada pemerintah untuk pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

"Polisi bilang pemilu damai, tapi kita enggak mau damai kalau pemilu curang. Mahasiswa melihat kecurangan di depan mata, kampus kembali ke fitrah memberi masukan ke pemerintah, khususnya masalah hukum dan konstitusi yang melanggar etika dan demokrasi," ucapnya.