JAKARTA -- Rencana perubahan sistem Ujian Nasional (UN) tahun 2025 menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan. Terkait dengan hal itu, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya.
Salah satunya, banyak masyarakat belum mendapatkan informasi terkait perubahan system UN terbaru. "Namun, kita bisa belajar dari pengalaman pelaksanaan UN di masa lalu," kata Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Jejen Musfah, Selasa (21/1/2025).
Menurutnya, UN tidak boleh menjadi satu-satunya syarat kelulusan, karena hal ini justru kontraproduktif terhadap pengembangan karakter siswa. Pengalaman menunjukkan kebijakan seperti itu mendorong praktik kecurangan, baik oleh siswa maupun pihak sekolah.
Salah satu tantangan utama UN adalah kesenjangan fasilitas, terutama dalam pelaksanaan berbasis komputer. "Belum semua sekolah memiliki akses terhadap komputer, internet, dan listrik yang memadai," kata Jejen.
Pemerataan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, UN menjadi alat pemetaan pendidikan tidak akan efektif jika tidak diikuti langkah perbaikan lain.
Jejen juga mengungkapkan, kekurangan guru dan fasilitas pendidikan juga menjadi hambatan besar. Ia mendorong pemerintah harus segera mengambil tindakan supaya UN bukan sekadar formalitas.
Jejen juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pengukuran akademik dan pembentukan karakter. Sistem pendidikan harus mencakup aspek kognitif sekaligus karakter, seperti yang diterapkan dalam Assessment Nasional.
Pembentukan karakter membutuhkan figur panutan yang konsisten, mulai dari rumah hingga sekolah. Namun, minimnya integritas di kalangan pendidik dan pejabat pendidikan seringkali menjadi kendala.
