Jakarta - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan capaian kinerja Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, 15 Juli 2026.

Dalam pemaparan materinya, Wamenkum yang akrab dipanggil Eddy tersebut menjabarkan capaian pelaksanaan anggaran dan kinerja sejumlah unit eselon I Kementerian Hukum, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dalam hal realisasi pendapatan, Kementerian Hukum mencatatkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.192.460.807.568 atau mencapai 107,79 persen dari target yang telah ditetapkan. DJKI menjadi salah satu unit eselon I yang berkontribusi dalam capaian tersebut dengan mencatatkan realisasi PNBP sebesar Rp967.804.221.639 atau mencapai 103,51 persen dari target sebesar Rp935.000.000.000.

“Penerimaan tersebut juga berasal dari pendapatan jasa layanan kekayaan intelektual, yakni berupa layanan pelindungan hukum bagi kekayaan intelektual,” ujar Eddy.

Menanggapi pemaparan tersebut, Komisi XIII DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 Kementerian Hukum dan mengapresiasi capaian anggaran Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025.

Melalui kesimpulan rapat, Komisi XIII DPR RI juga mendorong Kementerian Hukum untuk meningkatkan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2026 secara lebih optimal dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Sebagai informasi, rapat kerja tersebut dilaksanakan untuk membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 Kementerian Hukum, termasuk capaian pelaksanaan anggaran dan kinerja kementerian pada periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Dalam kesempatan terpisah, Minggu (19/7/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyambut baik capaian DJKI yang berhasil melampaui target PNBP Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan KI sekaligus menjadi indikator tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pelindungan hukum atas karya dan inovasi.

"Keberhasilan DJKI melampaui target PNBP merupakan capaian yang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa layanan KI semakin dipercaya dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Capaian tersebut juga menjadi motivasi bagi kami di daerah untuk terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas pendampingan kepada masyarakat," ujar Andi Basmal.

Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel akan terus mendukung kebijakan DJKI melalui penguatan literasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pelindungan KI. Upaya tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.