INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa sekarang ini yang ditakuti oleh semua negara adalah dampak dari kenaikan harga barang dan jasa, yaitu inflasi. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam kegiatan pembahasan pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah secara hybrid di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).
“Karena sekarang yang ditakuti semua negara, ditakuti semua negara adalah kenaikan barang dan jasa, inflasi paling ditakuti,” kata Jokowi.
Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa, kata Jokowi, kemudian kepala daerah hanya diam saja tidak mencoba melakukan langkah antisipasi, maka kepala daerah tersebut tidak mengerti makna dari inflasi dan dampaknya kepada rakyat.
“Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja, artinya dia tidak ngerti inflasi itu apa dan berakibat kepada rakyatnya itu apa,” ujar Jokowi.
“Hati-hati dengan satu kata ini, inflasi. Hati-hati. Sekarang semua negara ketakutan dengan namanya inflasi,” tegas Jokowi.
Biasanya inflasi, terang Jokowi, digunakan untuk menaikkan suku bunga. Hal tersebut sudah dilakukan pemerintah. Namun untuk mengimbanginya, tetap harus ada kerja di lapangan untuk mengendalikan inflasi.
“Instrumen yang digunakan biasanya adalah memakai menaikkan suku bunga, (itu) yang kita lakukan sekarang ini. Tetapi di lapangannya kita juga kerja, sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik,” jelas Jokowi.
Menurut Jokowi, akibat inflasi sangat berkaitan dengan harga pangan. Kenaikan harga pangan berkontribusi besar terhadap angka kemiskinan, yakni sebesar 74%. Begitu harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah tersebut juga akan terdongkrak naik.
Karena itu, Jokowi meminta semua kepala daerah hati-hati terhadap kenaikan harga pangan, terutama beras yang menjadi komponen utama dari laju inflasi.
“Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah bapak, ibu sekalian itu naik, meski hanya Rp 200 atau Rp 500 perak, itu segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, kota dan provinsi yang bapak, ibu pimpin. Itu akan langsung naik angka kemiskinannya,” ungkap Jokowi.
Jokowi pun menyoroti 10 kabupaten/kota yang memiliki inflasi tertinggi. Ia meminta segera dilakukan intervensi di lapangan, yaitu Luwuk 7,8%; Jambi 7,8%; Kotabaru 7,5%; Sampit 7,5%; Tanjung Selor 7,4%; Jayapura 7,4%; Sintang 7,4%; Bungo 7,2%; Padang 7,1% dan Sibolga 6,9%.
“Juga 5 provinsi dari 10 provinsi, hati-hati. Saya juga enggak tahu ini kenapa. Tolong dilihat betul ini di Sumatera 5 provinsi itu, Jambi, Sumatra Barat, Bangka Belitung, Ace dan Kepulauan Riau,” papar Jokowi.
Untuk provinsi lainnya seperti Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, Bali, Sulawesi Tengah, NTB, Riau, Lampung, Bengkulu, DI Yogyakarta, Kalimantan Tenggara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan juga hati-hati dalam mengantisipasi inflasi di wilayah masing-masing.
“Nanti kalau tidak diintervensi, mulai ada kenaikan kemiskinan. Oleh sebab itu, seluruh provinsi, kabupaten, kota harus tahu pasokan berasnya darimana, kalau harus membeli dari luar provinsi, kabupaten atau kota,” tutur Jokowi.
“Telur dipasok dari kabupaten/kota mana, bawang merah dibeli dari kota atau kabupaten mana? Semua ini harus ada datanya dan kalau masih ada yang belum tahu mengenai ini agar minta informasi ke Menteri Perdagangan atau Badan Pangan Nasional, karena informasi ada disitu,” lanjut Jokowi.(bs)
