Analisa Berita Nasional, Senin, 1 September 2025
POLITIK
1. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, membantah kabar yang menyebut pemerintah bakal menerapkan darurat militer setelah terjadi unjuk massa masif yang disertai pembakaran gedung DPRD di sejumlah kota. Isu "darurat militer" menguat dalam percakapan di media sosial X. Dia pun membantah tudingan bahwa kerusuhan yang terjadi merupakan cipta kondisi sebagai pembenar untuk pemberlakuan darurat militer. Menurut Tandyo, TNI solid membantu Polri dalam mengamankan kondisi. Sementara itu, pasukan TNI melakukan “show of force” di Jakarta dan berbagai kota yang dilanda rusuh, dengan melakukan konvoi di jalan-jalan utama.
2. Ada 5 anggota DPR yang dikenai sanksi nonaktif oleh partainya. Yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Nasdem, Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, dan Adies Kadir dari Golkar. Orang-orang tersebut dinilai oleh partainya "mencederai" citra DPR, sehingga mengakibatkan DPR menjadi sasaran unjuk rasa. Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, istilah penonaktifan anggota DPR tidak ditemukan dalam UU tentang MPR, DPR, dan DPRD (MD3). Menurut dia, istilah nonaktif 5 anggota DPR itu hanya untuk menunjukkan reaksi cepat partai atas gelombang protes rakyat.
Pendapat senada juga disampaikan oleh dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini. Istilah “nonaktif” masih berupa keputusan internal politik partai atau fraksi, belum berupa mekanisme hukum yang otomatis mengubah status mereka sebagai anggota DPR. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga anggota Fraksi PDIP Said Abdullah menyatakan, tidak ada istilah nonaktif dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPR, sehingga 5 anggota DPR tersebut tetap berstatus aktif sampai ada pergantian resmi melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Artinya, mereka tetap menerima gaji dan tunjangan lainnya.
3. Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkap adanya aliran dana dalam jumlah signifikan untuk mendanai provokasi serta penyebaran konten kekerasan di media sosial. Temuan itu diperoleh dari pemantauan ruang digital dalam beberapa hari terakhir. Lewat akun Instagram pribadinya Meutya mengatakan, sebagian akun yang menayangkan konten provokasi tersebut juga terhubung dengan jaringan judi online. Dia menjelaskan, provokasi di ruang digital meliputi ajakan penjarahan, penyerangan, serta penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan.
4. Kondisi dan situasi DKI Jakarta hari ini tenang setelah selama 3 hari pekan lalu diwarnai dengan unjuk rasa yang disertai dengan kericuhan. Situasi terkesan sepi karena banyak instansi pemerintah dan swasta memberlakukan work from home. Sekolah negeri maupun swasta juga menerapkan belajar di rumah. Angkutan umum berjalan seperti biasa. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut, pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta sepi sejak demo melanda pekan lalu. Transaksi di 100 mal di Jakarta yang biasanya mencapai Rp 500 miliar per hari, sejak unjuk rasa itu turun separuhnya.
HUKUM
Tentang proses hukum terhadap anggota Brimob yang menggilas hingga tewas pengemudi ojol Affan Kurniawan, yang menambah "bara" unjuk rasa di berbagai kota, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto hari ini mengatakan akan segera dilakukan gelar perkara. Namun, dari pemeriksaan sementara, ditemukan pelanggaran pidana yang dilakukan 7 orang anggota Brimob yang berada di dalam mobil taktis lapis baja yang menggilas Affan. Ancaman hukuman kepada mereka, selain hukuman penjara juga sanksi pemecatan tidak hormat.
EKONOMI
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau, pengusaha tetap tenang dan optimistis di tengah maraknya demonstrasi di berbagai daerah. Pemerintah, kata dia, akan terus berkomunikasi aktif dengan para emiten dan investor untuk memastikan rencana investasi tidak terganggu. Ia juga mengeklaim sistem perbankan nasional tetap terjaga. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan sektor riil tetap berjalan sinergis.
Menurut Airlangga, fundamental ekonomi Indonesia saat ini solid. Cadangan devisa memadai USD 152 miliar pada Juli 2025. PMI Manufaktur 2025 tercatat di level ekspansi, 51,5 pada Agustus 2025, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% (yoy) pada kuartal II-2025. Dengan demikian, kata dia, sasaran pertumbuhan ekonomi 5% tetap realistis, dan dapat diraih.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,08% secara bulanan (mtm) pada Agustus 2025. Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,60 pada Juli 2025 menjadi 108,51 pada Agustus 2025. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, secara tahunan (yoy), terjadi inflasi sebesar 2,31% dan secara tahun kalender (ytd) terjadi inflasi 1,6%.
Dilihat dari kelompok pengeluarannya, penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi 0,29% dan memberi andil deflasi 0,08%. Komoditasnya tomat dan cabe rawit. Kemudian tarif angkutan udara dan bensin. Komoditas yang masih memberikan andil inflasi di antara bawang merah dan beras, dengan masing-masing andil inflasi 0,05% dan 0,03%.
3. Neraca perdagangan barang pada Juli 2025 mencatat surplus USD 4,17 miliar. Ini surplus 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, surplus ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar USD 5,75 miliar. Komoditas migas tercatat defisit USD 1,58 miliar. Secara kumulatif Januari-Juli 2025 neraca perdagangan barang mencatat surplus USD 23,65 miliar. Surplus ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas sebesar USD 34,06 miliar, dan komoditas migas masih mengalami defisit USD 10,41 miliar.
Nilai impor Indonesia sepanjang Januari-Juli 2025 tercatat USD 136,5 miliar atau naik 3,41%. Nilai impor migas tercatat USD 18,38 miliar atau turun 14,7%, sedangkan nilai impor non-migas naik 6,97% dengan nilai USD 118,13 miliar. Dilihat dari penggunaan, secara kumulatif terjadi peningkatan nilai impor pada bahan baku penolong dan barang modal. Impor barang modal mencapai USD 27,38 miliar, naik 20,56% dibanding periode yang sama tahun lalu dan memberi andil peningkatan 3,54%. Impor bahan baku penolong naik 0,15% dengan kenaikan cukup besar terjadi pada logam mulia dan perhiasan.
Nilai ekspor migas tercatat USD 7,97 miliar, turun 14,56%. Sementara, nilai ekspor non-migas naik 9,55% menjadi USD 152,20 miliar. Dilihat menurut sektor, peningkatan nilai ekspor nonmigas terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian. Sektor pengolahan menjadi pendorong utama ekspor dengan andil 12,81%. Ekspor sektor industri pengolahan yang memberi andil besar adalah industri pengolahan minyak kelapa sawit, logam dasar bukan besi, kimia organik yang bersumber dari hasil pertanian, barang perhiasan dan barang berharga, serta semikonduktor dan barang elektronik lainnya.
TRENDING MEDSOS
Berbagai platform media sosial masih ramai menyoroti aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah Indonesia, khususnya aksi yang terjadi setelah tewasnya driver ojol, Affan Kurniawan. Sementara di X, banyak warganet membahas isi pidato Presiden Prabowo dalam Konferensi Pers yang didampingi ketua partai politik di Istana Negara, Minggu (31/08/2025). Sebagian besar warganet di X setuju bahwa isi pidato Presiden menunjukkan bahwa dia dan pemerintah tidak paham atau mungkin tidak mau paham alasan paling fundamental yang memicu kerusuhan dari aksi unjuk rasa yang dimulai sejak 25 Agustus lalu. Semua pernyataan Presiden dalam pidato hanya berada di level permukaan, bahkan sampai membawa isu makar dan terorisme. Pidato itu terkesan menyalahkan masyarakat atas cara mereka menyampaikan pendapat. Padahal semua itu terjadi sebagai respons atas rangkaian kebijakan pemerintah yang tidak adil dan mencekik, yang sama sekali tidak dibahas dalam pidatonya.
HIGHLIGHTS
1. Polri berupaya “mengebut” dalam memproses anggota Brimob yang dipersalahkan sebagai pelaku yang menewaskan ojol Affan. Kematian Affan menambah panas aksi protes terhadap DPR, sehingga melebar ke arah polisi. Kematian Affan tak lepas dari cara polisi menangani para pengunjuk rasa. Pendekatan represif sangat kentara dilakukan polisi, yang justru memicu perlawanan dari para pengunjuk rasa, yang merembet menjadi aksi kerusuhan. Sikap represif Polri itu sudah kerap kali dikritik oleh kalangan sipil karena tidak sejalan dengan iklim demokrasi. Jelas bahwa sikap represif di level pelaksana di lapangan, adalah cerminan dari sikap pimpinan yang lebih tinggi. Maka sudah selayaknya, Presiden Prabowo yang diharapkan dapat memperbaiki iklim demokrasi di negeri ini, melakukan penggantian pucuk pimpinan Polri. Bagi publik, tindakan tersebut dapat dinilai sebagai itikad baik Presiden untuk sekaligus memperbaiki citra Polri yang buruk selama ini.
2. Kemenkomdigi seharusnya berani buka-bukaan jika memang memiliki data kuat adanya aliran dana untuk provokasi konten kekerasan. Tidak perlu ada yang ditutupi, justru agar semua orang tahu siapa yang merusak stabilitas. Bahkan jika perlu, setelah diungkap langsung dilaporkan ke penegak hukum. Namun jika cuma omon-omon, bisa jadi itu hanya mengulang cara kuno dari rezim panik yang hendak membungkam rakyat berpendapat.
3. Fundamental ekonomi Indonesia masih ditopang data makro yang nampaknya terlihat solid: surplus perdagangan 63 bulan berturut-turut, pertumbuhan 5,12% yoy, cadangan devisa kuat, dan inflasi terkendali. Namun semua itu terjadi di tengah gejolak politik dan sosial yang kian merusak kepercayaan publik. Demonstrasi yang berujung kerusuhan hingga kematian seorang pengemudi ojol, sanksi “nonaktif” bagi lima anggota DPR yang sebenarnya tak punya dasar hukum, serta aliran dana provokasi lewat ruang digital, menunjukkan rapuhnya tata kelola politik dan hukum. Pasar merespons dengan kehati-hatian, sementara sektor riil, termasuk pusat perbelanjaan, merasakan langsung penurunan transaksi akibat aksi massa. Dengan demikian, paradoks Indonesia hari ini nyata: ekonomi di atas kertas terlihat stabil, tetapi kegaduhan politik dan defisit legitimasi aparat hukum berisiko menggerus fondasi kepercayaan yang menjadi prasyarat pertumbuhan berkelanjutan.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
