INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi di Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Heru Sutadi mengingatkan, pelaksanaan Pemilu 2024 bisa terancam kelancarannya jika aspek keamanan siber tidak diperhatikan. Dia menegaskan, keamanan siber harus diperhatikan oleh semua pihak.
"Jadi kalau misalnya ini kita agak lengah dan menganggap keamanan siber ini hanya hal yang biasa nanti akan terakumulasi lagi, karena ke depan kan kita juga menghadapi fase-fase penting termasuk pemilu. Misalnya kalau tidak kita antisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin juga pemilu kita terancam," ujar Heru, di Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Heru mengingatkan, tantangan keamanan siber di waktu mendatang bakal semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Berkaca pada perkembangan beberapa waktu sebelumnya, sudah ada miliaran data yang bocor serta memberikan dampak yang semakin mengkhawatirkan.
"Sehingga memang sekarang ini waktu yang sangat krusial bagi penyelenggara sistem elektronik dan juga bagi layanan elektronik pemerintahan untuk bagaimana mereka bisa menjaga keamanan siber masing-masing institusinya, menjaga keamanan data masyarakat juga," ungkapnya.
Heru menerangkan, saat ini sudah ada banyak isu seputar bocor dan tersebarnya data nomor induk kependudukan (NIK) sampai kartu keluarga (KK). Kebocoran data seperti ini menurutnya bisa membuat kualitas Pemilu 2024 dipertanyakan.
"Karena mungkin ada orang yang pakai KTP orang yang sudah meninggal atau mungkin di tempat lain untuk kemudian memilih. Ini yang menjadi ya harus kita sejak dini untuk bisa mengantisipasi dan menjawab tantangan yang sekarang ini ada. Misalnya ini tidak dijaga keamanan datanya bukan tidak mungkin juga menyerang data-data pemilu, penghitungannya kacau balau segala macam yang bisa berpotensi juga ketidakpercayaan pada hasil pemilu. sehingga ini harus diberikan perhatian khusus," katanya. (B1)
