INFOSULAWESI.com, MAKASSAR -- Sejumlah program menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar jelang perayaan Hari Ulang Tahun Kota Makassar mendatang.
Namun ada salah program Pemkot Makassar yang menjadi kontroversi lantaran mengunakan nama Polisi Sampah untuk pengawas kebersihan yang akan dibentuk di 143 kelurahan di Kota Makassar. Penggunaan diksi Polisi Sampah ini dinilai tidak etis oleh berbagai pihak.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto mengaku akan membentuk Polisi Sampah untuk mengatasi persoalan kebersihan di 143 kelurahan yang ada di Kota Makassar.
"Fungsinya sebagai pengawas kebersihan dan akan dicarikan namanya nanti supaya lebih sesuai dengan tupoksinya, bukan nama seperti yang beredar di media yang telah disalah tafsirkan," kata Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022).
Penggunaan diksi Polisi Sampah untuk petugas pengawas kebersihan yang bakal dibentuk Wali Kota Makassar Danny Pomanto menuai banyak kontroversi.
Bahkan Sekertaris KBPP Zakir Sabara angkat bicara soal progam Walikota Makassar yang memilih nama Polisi sampah, dan tentu ini sangat kontroversi bagi pihak kepolisian.
"Mengapa yang anda buat bukan satgas sampah, atau personil patroli sampah atau entah memang sengaja memilih diksi polisi sampah sebagai sindiran atas kondisi yang mendera internal kepolisian beberapa hari belakangan ini," kata Sekretaris Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri Sulawesi Selatan, Zakir Sabara dalam keterangannya, Selasa (18/10/2022).
Menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia ini, Wali Kota Makassar harus sadar bahwa dengan memilih diksi 'Polisi Sampah' secara psikososial akan semakin menambah beban moral jajaran pimpinan kepolisian dan seluruh personil yang ada untuk melakukan upaya percepatan perbaikan citra dan pemulihan kepercayaan masyarakat.
"Padahal untuk hal-ihwal mengembalikan wibawa dan citra kepolisian bukan hanya tanggung jawab pimpinan kepolisian dan jajarannya akan tetapi tanggung jawab semua anak bangsa lebih khusus yang kebetulan mendapatkan amanah sebagai kepala daerah (gubernur, bupati dan wali kota)," imbuhnya.
Maka dari itu, lanjutnya, amat sangat disayangkan pilihan diksi 'Polisi Sampah' secara gegabah disematkan untuk sebuah program pemerintah daerah yang digulirkan oleh seorang wali kota.
"Saat ini, kita bisa melihat dan merasakan betapa beratnya beban moral pimpinan tertinggi jajaran kepolisian dalam hal ini Kapolri sangat berusaha untuk menguras segala kemampuan yang dimilikinya, agar bisa mengembalikan citra kepolisian," jelasnya.
Zakir pun meminta agar Danny Pomanto sedikit berempati atas sejumlah masalah yang dihadapi internal kepolisian saat ini dengan tidak menambah sejumlah istilah yang mencitrakan secara negatif kepolisian republik Indonesia. Dalam artian kalau tidak bisa mengambil peran untuk memperbaiki citra dan wibawa kepolisian paling tidak jangan ikut menambah diksi "citra buruk" kepolisian.
"Mohon arahan dan bimbingan Bapak Kapolri dan Kapolda Sulawesi Selatan atas hal tersebut di atas karena ini sangat mengganggu kami sebagai bagian dari keluarga besar Polri," ujar Zakir.
