Logo

Wagub Sultra: Kartu Sultra Sehat Bagi Warga Kurang Mampu

Wakil Gubernur Sulawesi tenggara (Sultra) Lukman Abunawas.

INFOSULAWESI.com, KENDARI -- Wakil Gubernur Sulawesi tenggara (Sultra) Lukman Abunawas mengatakan saat ini pemprov Sultra kembali menyiapkan kartu sehat bagi masyarakat kurang mampu yang tidak terakomodir Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar.

“jadi tahun 2023 ini kartu Sultra sehat kembali kami siapkan, namun dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu,” tutur Lukman Abunawas, di ruang kerja, Jumat (3/2/2023).

Menurut mantan Bupati Konawe dua periode pemberian kartu sultra sehat ini, bukan hanya sekadar tidak mampu, tapi juga, selama bertahun - tahun telah melakukan perawatan di puskesmas maupun rumah sakit kabupaten/ kota tetapi belum sembuh, maka silahkan ke RSU Provinsi.

“sebab RSUD Provinsi, kami sudah siapkan Kartu Sultra Sehat,” ujarnya.

Lukman menambahkan, bagi masyarakat kategori miskin atau kurang mampu dan ingin mendapatkan Kartu Sultra Sehat, harus melampirkan surat rekomendasi dari desa atau kelurahan. Isinya menyatakan orang tersebut memang benar masyarakat miskin atau kurang mampu.

“jadi, bukan hanya sekadar datang dan mengaku miskin. Tetapi sebelum dinyatakan sebagai penerima Kartu Sultra Sehat, mereka harus melampirkan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan,” jelasnya.

Orang nomor dua di Bumi Anoa itu mengaku, program Kartu Sultra Sehat, telah ada sejak masa kepemimpinannya bersama Gubernur Sultra, Ali Mazi. Dan program itu, terus ada hingga saat ini. Hal ini, untuk memastikan kesehatan seluruh masyarakat Sultra.

“melalui program ini, kita memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Supaya mereka bebas perawatan dan pengobatan di RSU Bahteramas sebagai RS rujukan,” ungkap mantan Jenderal ASN Sultra itu.

Lebih lanjut Lukman Abunawas mengatakan, Kartu Sultra Sehat diluar program JKN maupun BPJS. Jadi memang murni program pemerintah provinsi.

“pesertanya cukup banyak. Sebab, mereka bebas biaya. Baik pasien operasi maupun pasien rujukan,” imbuhnya.