INFOSULAWESI.com, MAKASSAR -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan ikuti kegiatan Diskusi Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM secara daring, Jumat (19/05).
Diskusi dihadiri oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Y. Ambeg Paramarta), Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Asep Kurnia), Selaku narasumber Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Barawijaya (Prof. Dr. Bambang Supriyono) a
Pada Kanwil Sulsel Kegiatan diikuti oleh Kabid HAM, Utary Sukmawati dan Jajarannya.
Diskusi hari ini sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga perlu untuk menyempurnakan usulan
Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Perubahan yang terjadi
dengan keluarnya Perpres No 18 Tahun 2023 yakni pergantian nama Balitbang Hukum dan HAM menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, selain itu terjadi perubahan fungsi dan tugas.
Dalam sambutan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM menyampaikan, Badan Strategi Kebijakan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian Rekomendasi Strategi Kebijakan di bidang Hukum dan HAM, dengan salah satu tugasnya adalah membuat perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.
Selanjutnya dalam paparan narasumber menyampaikan bahwa Kebijakan Publik yang baik memerlukan dukungan manajemen yang baik, untuk itu penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi harus benar-benar disesuaikan dengan tujuan utama Organisasi, dalam hal ini sebagai badan yang memberikan dasar pemikiran dalam menyusun Strategi Kebijakan Hukum dan HAM agar tercipta Strategi Kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran.
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
