MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham (Munafri–Aliyah) mendapat apresiasi tinggi dari dua menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara langsung memuji komitmen dan kecepatan Pemkot Makassar dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan pro rakyat kecil.
Apresiasi ini disampaikan kedua menteri saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar Government Center (MGC) atau Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Kamis (11/9/2025).
Fokus kunjungan adalah meninjau langsung layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah terintegrasi dan dapat diakses online di MPP.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara khusus menyoroti kecepatan gerak Munafri–Aliyah yang hanya dalam waktu dua bulan setelah dilantik pada Februari 2025 telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang membebaskan biaya layanan PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak November 2024.
“Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat. Saya lihat sendiri, langsung bergerak membuat kebijakan yang pro rakyat kecil. Itu langkah yang patut kami apresiasi,” ujar Maruarar usai meninjau loket layanan.
“Saya lihat luar biasa, Februari dilantik, April sudah ada Perwali. Kalau sekarang saya nilai sudah delapan (dari skala 10). Semoga suatu saat bisa naik jadi sembilan. Semakin cepat, semakin baik, dan makin banyak rakyat kecil yang terbantu,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kecepatan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi pada terobosan Pemkot Makassar memasukkan layanan strategis seperti PBG dan BPHTB ke dalam MPP.
Menurutnya, integrasi ini memudahkan masyarakat karena semua kebutuhan dari mengurus KTP, SKCK, hingga perizinan bangunan dan tanah dapat diselesaikan di satu tempat.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi karena sudah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di dalam Mal Pelayanan Publik ini. Itu salah satu outlet yang sangat penting,” kata Tito.
“Dengan model seperti ini, masyarakat gampang… urusan bangunan juga cepat karena ada PBG, sertifikat BPN di sini, BPHTB juga tersedia. Jadi semua proses bisa lebih cepat dan itu menolong rakyat,” jelasnya.
Tito berharap inovasi Makassar ini dapat dicontoh daerah lain. Ia menginstruksikan agar daerah yang sudah memiliki MPP segera mengintegrasikan layanan serupa, sementara daerah yang belum harus segera membangunnya.
Wali Kota Munafri Arifuddin menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan apresiasi tersebut. Menurutnya, kehadiran dua menteri adalah bentuk dukungan nyata pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan publik di Makassar.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pemerintah pusat, kita bisa bergerak lebih cepat membantu masyarakat. Inilah semangat kami agar Makassar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tutur Munafri.
Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi. “Melalui Mal Pelayanan Publik, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan transparan. Kehadiran Bapak Menteri semakin memotivasi kami untuk terus menghadirkan tata kelola pelayanan publik yang lebih baik,” ungkap Aliyah.
Selain meninjau MPP, kedua menteri juga mengunjungi Dasbor Command Center di lantai 7 yang menjadi pusat kendali data dan aduan masyarakat secara real-time, menunjukkan komitmen Pemkot Makassar terhadap pemerintahan yang modern dan responsif. (*)
