_28.png)
INFOSULAWESI.com, MAKASSAR -- Kanwil Kemenkumham Sulsel terus mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Sulsel untuk melakukan Pelaporan Aksi HAM. Tim Kanwil Kemenkumham Sulsel terus laksanakan giat kooordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah daerah, salah satunya melalui Giat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Takalar, Jeneponto, dan Bulukumba (6-7/07).
Koordinasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Firmanullah, dan Pelaksana pada Bidang HAM Raniansyah dan Erwin Sanjaya. Dalam kunjungan tim, ditekankan pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM di Wilayah Sulsel, lebih lanjut dijelaskan perihal indikator-indikator yang harus diperhatikan Pelaporan Aksi HAM, secara khusus berkaitan dengan evaluasi atas capaian Aksi HAM periode B04.
"Program Aksi HAM ini program nasional yang ditangani secara kolaboratif melalui 5 Kementerian, diantaranya Kemenkumham, Bappenas, Kemendagri, Kemensos, dan Kemenlu, dan dilaporkan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui aplikasi dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yakni Serambi, olehnya itu kita di Wilayah juga perlu bersinergi mendorong kesuksesan RANHAM ini," terang Dedy
Lebih lanjut Tim Koordinasi menekankan bahwa Pelaporan Aksi HAM merupakan bentuk kepedulian Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Outcomenya akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan capaian Pelaporan masing-masing daerah menjadi satu rujukan penting dalam Penetapan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Dalam kunjungan koordinasi tersebut, tim diterima masing-masing oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Takalar, Syainal Manna, Kepala Bagian Hukum Jeneponto, Hari Susanto, Kepala Bappeda Bulukumba, A. Syamsul Mulhayat didampingi Sekretaris Bappeda, Arie Hamzah, serta Kepala Bagian Hukum Bulukumba, Andi Afriadi.
Masing-masing pemerintah Daerah menyampaikan kesiapan dan antusiasme dalam Pelaporan Aksi HAM B08 (Caturwulan II). Adapun capaian pada B04 akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan capaian hasil pelaporan pada periode berikutnya.
Di tempat terpisah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hernadi menyampaikan dukungan penuh untuk bersinergi bersama pemerintah daerah mendorong P5HAM di Sulsel. Ia menyampaikan bahwa Kepala Kantor Wilayah, Liberti Sitinjak senantiasa menekankan kerja kolaboratif, membangun hubungan baik dengan seluruh stakeholder di wilayah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Pemda adalah institusi negara yang paling dekat dengan masyarakat, kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini ada di Pemerintah Daerah, jadi kalau Aksi HAMnya bagus, idealnya taraf hidup masyarakat di daerah itu juga bagus. Kita yakin Sulsel secara umum akan menjadi yang terdepan dalam mewujudkan wilayah Peduli HAM, dibuktikan dengan capaian Pelaporan Aksi HAM yang maksimal," terang Hernadi.
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
