.png)
INFOSULAWESI.com, INDIA -- Pertemuan Menteri Ekonomi Digital (DEMM) Negara Anggota G20 membahas tiga isu prioritas usulan Presidensi G20 India. Isu tersebut antara lain terkait infrastruktur digital publik untuk inklusi dan inovasi digital; membangun keselamatan, keamanan, ketahanan, dan kepercayaan dalam ekonomi digital; dan keterampilan digital untuk angkatan kerja masa depan.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan Indonesia mengapresiasi usulan Presidensi G20 India. Dia menekankan pendekatan fleksibilitas untuk implementasi infrastruktur digital publik dan peningkatan keamanan digital serta keterampilan digital yang komprehensif.
"Sebagai delegasi sekaligus Anggota Troika, Indonesia menyampaikan intervensi terhadap masing-masing isu prioritas," ujar Budi Arie dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).
Dalam isu prioritas pertama, Indonesia menyampaikan masukan mengenai ruang fleksibilitas bagi setiap negara untuk mengembangkan infrastruktur digital publik. Hal itu harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing negara.
"Indonesia juga mendorong pemanfaatan DPI (Digital Publc Infrastructure) yang difokuskan di dalam negeri. Tanpa menutup kemungkinan untuk mengembangkan DPI yang bersifat lintas negara," ungkap Budi Arie.
Berkaitan dengan isu prioritas kedua, Indonesia menyadari keamanan menjadi komponen penting dalam pengembangan ekonomi digital. Menkominfo menyatakan isu ini juga dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
"Indonesia mengumpulkan praktik dari banyak Anggota G20 mengenai keamanan digital yang menjadi faktor kunci dalam mendukung kelangsungan bisnis, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, isu yang krusial bagi Indonesia adalah pelindungan untuk anak dalam ruang digital," kata Menkominfo.
Mengenai isu ketiga, Budi Arie menyatakan Indonesia menyambut baik usulan Presidensi India untuk melakukan perbandingan kecakapan digital antar negara. Menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan kecakapan digital secara komprehensif.
"Seluruh program penyiapan SDM digital dilakukan dengan berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan dari akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, serta instansi pemerintah terkait," ungkapnya.
Dalam Digital Economy Ministerial Meeting (DEMM) masing-masing negara menyampaikan pandangan terkait isu prioritas yang menjadi bagian dalam dokumen akhir dari rangkaian Pertemuan DEWG. Nantinya dokumen akhir dari rangkaian pertemuan itu akan menjadi bahan pembahasan Pemimpin Negara G20.
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
