Maros - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar telah mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang diberi nama "Desa Terhubung" bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UPRI di Kantor Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros pada hari Kamis, 13 Oktober 2023.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang bertujuan untuk mengembangkan Desa Benteng Gajah yang memiliki nilai sejarah di wilayah tersebut. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa, Babinsa, perangkat desa, dan masyarakat setempat.
Dalam rangkaian seminar ini, peserta diajak untuk mendalami topik "Menjelajah Dunia Pelayanan Publik Digital di Pedesaan." Hal ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan pelayanan publik di era digital saat ini.
Beberapa pembicara utama dalam seminar ini adalah Nuddin, S.Sos, M.Si, Dra. Hj Muliati, M.Si, dan Drs. Mardihang, M.APAP, yang merupakan Dosen FISIP UPRI Makassar.
Nuddin, S.Sos, M.Si, menguraikan secara mendalam tentang pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di pedesaan. Di tengah perubahan teknologi digital yang telah mengubah lanskap pelayanan publik di desa, akses ke layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien.
Masyarakat desa kini dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan melalui platform digital, mempercepat proses administrasi, dan memberikan solusi instan untuk kebutuhan mereka.
Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan kemudahan yang signifikan bagi penduduk desa, menciptakan pengalaman berinteraksi dengan pemerintah desa yang lebih lancar dan efektif.
Drs. Mardihang, M.APAP, memberikan wawasan tentang bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik di pedesaan. Salah satu aspek yang dibahas adalah penanganan masalah sengketa tanah, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa.
Dengan memanfaatkan teknologi digital, mereka dapat mengimplementasikan solusi yang inovatif dan efisien untuk mengatasi masalah tersebut. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan penyelesaian yang lebih cepat, tetapi juga memberdayakan masyarakat pedesaan dengan akses informasi yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi terjadinya konflik.
Dra. Hj Muliati, M.Si, menegaskan pentingnya etika administrasi dalam pelayanan publik berbasis digital, terutama di masyarakat desa.
Dalam konteks ini, transparansi dalam pengelolaan informasi menjadi landasan utama. Pemerintah dan badan pelayanan publik harus memastikan integritas data dan memberikan akses yang merata kepada seluruh warga desa. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat juga merupakan aspek krusial dalam etika administrasi.
Di era digital, pemerintah desa dapat memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat. Perlindungan privasi dan keamanan data juga harus dijaga dengan ketat.
Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika administrasi seperti transparansi, responsivitas, serta perlindungan data, pemerintah desa mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik digital.
Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan bertanggung jawab.
Seminar ini tidak hanya menjadi forum untuk bertukar gagasan dan pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di pedesaan.
Dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat lokal, kegiatan ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
Penulis : Chairil Anwar
_9.png)
_6.png)
_9.png)
_8.png)
_3.png)