Makassar - Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menjelaskan alasan di balik revisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.
Anggaran awalnya sebesar Rp10,4 triliun harus direvisi karena Pemprov Sulsel menghadapi defisit sebesar Rp1,5 triliun. Selain itu, diproyeksikan bahwa Pemprov akan tetap berhutang pada tahun 2024.
Bahtiar Baharuddin menjelaskan, "Kemarin saya diundang ke DPRD Sulsel untuk mempresentasikan RAPBD tahun 2024. Dalam perencanaan ini, saya sebagai Penjabat Gubernur harus mempertimbangkan situasi saat ini."
Ia mengakui bahwa ia belum menerima penjelasan yang menjelaskan dasar dari angka RAPBD Rp10,4 triliun. Namun, ada kenyataan bahwa terdapat defisit dan utang yang akan mengalir ke tahun berikutnya.
Data menunjukkan potensi utang pada tahun 2024 mencapai Rp1,6 triliun. Sehingga, perlu adanya penghematan dan penyesuaian di tahun ini. Seluruh program hingga akhir tahun 2023 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov melakukan penghematan yang menghasilkan angka maksimal Rp1,12 triliun.
Meskipun penghematan telah dilakukan, masih terdapat utang yang belum terbayarkan dan akan menjadi beban pada tahun berikutnya. Akibatnya, anggaran yang dapat digunakan adalah sekitar Rp8,8 triliun.
"Dengan kondisi ini, saya memiliki dasar untuk merencanakan dan berdiskusi dengan anggota DPRD dalam penyusunan APBD tahun 2024," tambah Bahtiar.
Bahtiar Baharuddin menekankan bahwa keadaan sebenarnya harus diungkapkan untuk memastikan bahwa pembahasan dimulai dengan pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan beban bagi pemerintahan berikutnya.
Setelah dialog dengan DPRD, ia menyatakan bahwa seluruh fraksi memahami situasi tersebut. Proses revisi APBD 2024 harus dilakukan agar kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan pembangunan di Sulsel.
"Kami harus memastikan bahwa apa yang dibicarakan di ruang publik tercermin dalam RAPBD 2024," tegasnya. ***
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
