Makassar - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, melakukan langkah berani dengan mengundang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sulsel ke Kantor Gubernur pada Selasa ini.
Tujuan pertemuan ini adalah mendengarkan aspirasi nelayan, merespon tantangan yang dihadapi oleh komunitas nelayan Sulsel, dan memahami harapan mereka terhadap pemerintahan saat ini.
Bahtiar Baharuddin, yang baru-baru ini aktif mengupas isu-isu terkait perikanan dan kelautan, menyatakan, "Kami kedatangan tamu istimewa dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPD Sulsel. Akhir-akhir ini saya sering ngomong soal rumpon, tentang rumah ikan, tentang terumbu karang. Ternyata setelah saya berdialog dengan kawan-kawan jadi mengerti, sedikit punya gambaran dari nelayan kita, masalah mereka dari hulu ke hilir."
Diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam ini membuka ruang bagi nelayan Sulsel untuk menyampaikan keluh kesah mereka, termasuk kendala-kendala yang mereka hadapi.
Bahtiar Baharuddin mengakui adanya sejumlah permasalahan yang kerap meresahkan nelayan, termasuk perizinan, kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, aspek keamanan di laut, masalah bahan bakar, ketersediaan peralatan, dan ketersediaan ikan, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan rantai pasok ikan.
"Saya sebagai gubernur harus mendengarkan langsung pelaku di bidang perikanan kelautan. Bahkan rangkaian nelayan itu bukan hanya menangkap ikan sampai ke darat, tapi bagaimana ikan itu bisa sampai ke masyarakat, sampai di gunung-gunung," tambahnya.
Bahtiar Baharuddin menegaskan bahwa diskusi ini memiliki nilai yang sangat produktif, dan ia berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah masukan yang diberikan oleh HNSI Makassar dan perwakilan kabupaten/kota lainnya.
"Saya akan rapatkan secara internal dan akan memanggil teman-teman yang lain," lanjutnya.
Ketua HNSI Provinsi Sulsel, Andi Chairil Anwar, mengungkapkan kekagetannya ketika menerima panggilan dari Pj Gubernur untuk bertemu di Kantor Gubernur.
"Ini saya kaget pak, kami rencana mau audiensi. Harusnya kami yang mau audiens tapi kami langsung dihubungi untuk ketemu sama Pak Gubernur," katanya.
Andi Chairil Anwar menyampaikan bahwa ada empat permasalahan utama yang dihadapi nelayan di Sulsel, termasuk ketidakpastian harga ikan dan izin usaha.
Saat ini, hanya 20.000 dari 50.000 kapal nelayan yang memiliki izin usaha. Masalah bahan bakar minyak (BBM) juga terus menjadi masalah klasik yang melanda hampir semua daerah.
Nelayan membutuhkan hingga 3 ton BBM untuk mencari ikan hingga perbatasan NTB dan provinsi lainnya. Selain itu, konflik antara nelayan dari berbagai daerah di Sulsel dan antar provinsi juga menjadi perhatian serius.
"Konflik sesama anggota kami. Konflik dengan berbagai daerah. Ada di NTB, NTT, Bali, Maluku, Papua," ungkapnya.
Ketua HNSI Makassar, HM Arsyad, menambahkan bahwa nelayan Makassar telah merantau jauh untuk mencari ikan, termasuk ke Kalimantan, Maluku, NTT, dan NTB.
Namun, kendala teknologi yang belum memadai menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Ia juga mengajak pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian khusus pada konservasi terumbu karang yang masih ada.
Kerjasama dan komunikasi antara pemerintah dan nelayan diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh komunitas nelayan Sulsel.
Kesempatan ini juga menjadi momentum penting dalam membangun kerjasama yang berkelanjutan untuk mendukung sektor perikanan dan kelautan di daerah ini. ***
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
