JAKARTA -- Ditjen Dukcapil mendukung penuh pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus memperkuat visi dan misinya. Untuk itulah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi diselenggarakan selama dua hari, pada 16 hingga 17 Desember 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.
Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran Ditjen Dukcapil dalam mendukung reformasi birokrasi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menyebutkan bahwa reformasi birokrasi yang sukses akan berkontribusi besar dalam pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
“Reformasi birokrasi bukan hanya perubahan prosedural, ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen Ditjen Dukcapil agar mampu memberikan layanan kependudukan yang lebih baik dan berdampak positif langsung pada masyarakat. Kita harus memastikan bahwa data kependudukan yang kita kelola akurat dan terus diperbarui untuk mendukung berbagai kebijakan nasional,” kata Handayani, Senin (16/12/2024).
Handayani juga menjelaskan bahwa Ditjen Dukcapil memegang peranan vital dalam memastikan implementasi reformasi birokrasi tematik, yang dalam hal ini fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pemadanan data kependudukan dengan data dari kementerian atau lembaga lain untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antarsektor dalam mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Selain itu, reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Dukcapil juga difokuskan pada pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Saat ini, Ditjen Dukcapil baru memiliki satu unit kerja yang berstatus WBK, yaitu Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK). Kita harus berjuang lebih keras untuk meraih status WBK di seluruh unit, dan ke depannya berupaya mencapai WBBM. Ini bukan hanya target administratif, tetapi bentuk komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang bersih dan melayani kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam acara ini, Sekretaris Ditjen Dukcapil, Hani Syopiar Rustam, juga menyampaikan arahan mengenai pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang sesuai dengan target pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Kita harus memastikan setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Dukcapil mampu melaksanakan reformasi birokrasi dengan integritas yang tinggi. Ini adalah wujud komitmen kita dalam mewujudkan good governance di bidang administrasi kependudukan,” kata Hani.
Hani juga menyampaikan, salah satu pencapaian yang disorot adalah adanya peningkatan skor reformasi birokrasi di Kemendagri, namun ia menegaskan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pengendalian internal dan pembangunan Zona Integritas.
Selama dua hari pelaksanaan rapat koordinasi, para peserta mengikuti serangkaian sesi diskusi dan paparan dari narasumber yang ahli di bidangnya. Narasumber yang hadir antara lain Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, serta Sekretaris Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Para narasumber ini memberikan pandangan strategis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, terutama dalam mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemadanan data kependudukan.
Hani juga menegaskan pentingnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Tematik di lingkungan Ditjen Dukcapil, sebagai bagian dari upaya mendukung agenda pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, pemadanan data kependudukan dengan data kemiskinan dari kementerian terkait akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
“Dengan pemanfaatan data yang tepat, kita bisa memastikan bahwa bantuan dan program-program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Hani mengajak seluruh peserta untuk terus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun mendatang.
“Tantangan kita ke depan semakin besar, terutama dengan adanya dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling berbagi pengalaman dan pemikiran, demi mewujudkan birokrasi yang lebih baik,” tutupnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh unit kerja di Ditjen Dukcapil mampu menyamakan visi dan misi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi pelaksanaan di tahun 2024 akan menjadi dasar untuk penyusunan strategi di tahun 2025, yang akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas publik, serta menghadapi tantangan baru dengan pemerintahan yang akan datang.
