JAKARTA -- Pemerintah daerah (pemda) didorong agar menjalin kerja sama dengan daerah penghasil dalam menjaga stok/ketersediaan pangan di daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.
Ia menjelaskan bahwa upaya ini juga bertujuan untuk mengendalikan harga pangan. Langkah tersebut penting agar daerah penghasil dapat menyalurkan hasil produksinya, sehingga produsen memperoleh harga yang layak.
"Harapannya, daerah-daerah yang tinggi [kebutuhannya] bisa terpasok. Tentu dengan baik,” kata Tomsi dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Selain itu, dia mengimbau pemda agar berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Khususnya di wilayah masing-masing untuk mengetahui penyebab kenaikan inflasi.
Dengan demikian, pemda dapat lebih memahami permasalahan yang ada. Sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat.
Terlebih, ia melihat komoditas yang mengalami kenaikan harga di tiap daerah sangat spesifik. "Kami berharap masing-masing kepala daerah bisa bertanya kepada BPS-nya," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga berdialog dengan pemda yang harga sejumlah komoditasnya terbilang tinggi. Ia menanyakan penyebab tingginya harga tersebut, sekaligus menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemda.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, inflasi pada April 2025 terhadap Maret 2025 tercatat sebesar 1,17 persen. Adapun inflasi April 2025 terhadap April 2024 atau year on year mencapai 1,95 persen.
Inflasi secara bulanan tersebut utamanya didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, inflasi secara tahunan disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
