JAKARTA — Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menandai ulang tahun ke-80 badan dunia itu, akan menjadi momen penting bagi Indonesia.
Setelah 10 tahun terakhir tidak ada presiden Indonesia yang tampil berpidato di Markas Besar PBB, pada tahun ini Presiden RI Prabowo akan tampil berpidato dalam forum tertinggi badan dunia tersebut.
Dalam pidato pertamanya di forum PBB itu sejak terpilih sebagai Presiden RI pada 2024, Presiden Prabowo akan tampil pada urutan ketiga yang akan menyampaikan pidato dengan penekanan pada reformasi tata kelola dunia.
Untuk diketahui, negara yang tampil menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB, sesuai tradisi PBB urutan pertama adalah Brasil dan kedua adalah Amerika Serikat (AS).
Sekertaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB, Presiden RI Prabowo akan menyampaikan pidato pada urutan ketiga.
“Sesuai jadwal yang diterima, Presiden Prabowo menyampaikan pidato pada urutan ketiga pada sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025. Tepatnya setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” kata Teddy dalam keterangan persnya, Minggu (21/09/2025) di Jakarta.
Menurut Seskab Teddy, Sidang Majelis Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia.
Sebab, dalam kesempatan ini Indonesia kembali tampil dalam level tertinggi forum PBB.
“Indonesia akan mempertegas peranannya sebagai pemimpin Global South dengan agenda reformasi tata kelola dunia. Forum ini menjadi kesempatan dalam menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat diplomasi Indonesia di kancah dunia,” ujar Teddy.
Pentingnya menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia, kata Seskab Teddy, demi menciptakan kondisi dunia yang lebih adil dan inklusif.
“Tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB. Namun, juga untuk menegaskan posisi Indonesia menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia,” kata Seskab Teddy.
Sementara itu, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat mengatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo di forum tertinggi PBB itu merupakan momen penting.
Yakni, momen penting bagi diplomasi Indonesia di forum internasional yang berlangsung pada 9-30 September 2025.
Tri menambahkan, setiap kepala negara mendapatkan waktu 15 menit untuk menyampaikan pidato.
“Jika sudah memasuki menit ke-12, lampu penandanya akan menjadi kuning lalu merah setelah lewat menit ke-15. Itu adalah alokasi waktu yang diberikan,” kata Tri dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.
Terkait dengan reformasi tata kelola dunia yang akan disuarakan oleh Presiden Prabowo, salah satu masalah yang diperkirakan akan disoroti adalah Hak Veto yang dimiliki lima anggota PBB.
Hak Veto ini membuat tata kelola dunia yang tidak inklusif, karena terbukti dapat digunakan sebagai senjata politik yang tidak adil oleh negara pemegang Hak Veto.
Contoh paling nyata adalah AS yang telah enam kali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang gencatan senjata permanen di Gaza.
Padahal hingga hari ke-716 perang Israel di Gaza (per 21/09/2025), warga Gaza yang telah gugur telah mencapai angka 65.000. Dalam konteks ini, Hak Veto AS secara vulgar tidak memiliki rasa kemanusiaan.
