Analisa Berita Nasional, Senin, 13 Oktober 2025
POLITIK
1. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan mengkaji usulan anggota DPR agar status Badan Urusan Logistik (Bulog) dinaikkan menjadi setara kementerian atau lembaga. Selama ini, Bulog berstatus perusahaan umum (perum) dan berada di bawah Kementerian BUMN.
Perubahan status Bulog itu disuarakan oleh anggota DPR Firman Soebagyo yang mengusulkan penggabungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Bulog menjadi kementerian tersendiri. Alasannya, supaya lebih independen dalam mendistribusikan beras dan tidak lagi terhambat birokrasi. Usulan ini disampaikan setelah Presiden mencopot Arief Prasetyo Adi sebagai kepala Bapanas, digantikan oleh Mentan Andi Amran Sulaiman.
2. Presiden Prabowo hari ini sudah berada di Mesir untuk berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza. KTT ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara antara lain Prancis, Italia, Jerman, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Arab. KTT ini akan membahas pembentukan badan internasional yang akan memulihkan pembangunan di Gaza, setelah tercapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
3. Pemerintah dikabarkan bakal menghapus semua tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan sebesar Rp 7,691 triliun. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, rencana penghapusan itu sedang dalam proses. Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyebut penghapusan tunggakan itu sedang dipertimbangkan pemerintah. Sementara, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mendengar rencana pemerintah yang akan memutihkan semua tunggakan BPJS Kesehatan.
HUKUM
Hakim Tunggal I Ketut Darpawan, hari ini menolak permohonan praperadilan yang dilayangkan Nadiem Makarim. Mantan Mendibudristek itu memohon agar hakim memutus penetapan tersangka dan penahanannya yang tidak sah serta cacat hukum, memerintahkan Kejagung untuk membebaskannya dari tahanan, serta menghentikan penyidikan terhadapnya.
Kejagung pada 4 September 2025 menetapkan Nadiem sebagai tersangka dan menahannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, yang merugikan negara sekitar Rp 1,9 triliun. Menurut hakim Darpawan, alat bukti yang digunakan penyidik Kejagung telah sah sesuai aturan UU untuk menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka.
EKONOMI
1. Presiden Prabowo menghapus proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek milik Agung Sedayu Group itu tak lagi masuk daftar dalam Peraturan Menko Perekonomian No. 16/2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Perekonomian No. 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Proyek itu sebelumnya ditetapkan sebagai PSN lewat Permenko Perekonomian No. 12/2024 di era Jokowi.
PIK 2 Tropical Coastland akan mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan dengan investasi Rp 65 triliun. Total wilayah pengembangannya seluas 1.756 hektare. Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, ada beberapa masalah PIK 2. Antara lain tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan belum ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selain itu dari total lahan PIK 2, 1.500 hektare adalah kawasan hutan lindung.
2. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin 2.039 kios dan pengecer pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia yang terbukti menaikkan harga hingga 18-20% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi petani hingga Rp 600 miliar per tahun. Jika dibiarkan, kerugian selama satu dekade bisa mencapai Rp 6 triliun.
Amran memastikan pencabutan izin itu tidak akan mengganggu distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah telah menyiapkan stok nasional sebanyak 9,5 juta ton, sekitar 6 juta ton di antaranya sudah tersalurkan kepada petani. Kementerian juga menyiapkan penggantian kios bermasalah dengan mitra baru, termasuk mendorong Kopdes Merah Putih menjadi rantai distribusi pupuk.
3. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok pada tahun 2026. Kebijakan itu diambil seiring dengan kebijakan tak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan. Menurut dia, langkah itu diambil untuk menekan peredaran rokok ilegal. Menurut dia, selisih harga antara rokok legal dan ilegal semakin besar. Jika selisihnya makin besar, akan mendorong semakin banyak produk-produk rokok ilegal beredar.
Kebijakan ini berbeda dengan pendahulunya. Pada 2025, Sri Mulyani tidak menaikkan tarif cukai rokok. Namun, ia menaikkan HJE rokok konvensional dan elektrik lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/2024 dan PMK No. 97/2024. Dalam PMK 97/2024 HJE rokok naik bervariasi, rata-rata 9,53%. Sementara PMK No. 96/2024 menetapkan kenaikan HJE rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya bervariasi, rata-rata sebesar 11,34% dan 6,19%.
4. Menaker Yassierli mengatakan, program magang nasional gelombang kedua akan dibuka pada 17 November 2025. Nantinya, program ini tak hanya diisi oleh perusahaan BUMN atau swasta, tapi juga oleh kementerian/lembaga, badan, dan pemerintah daerah. Hal ini, kata dia, untuk membuka kesempatan bagi masyarakat di semua daerah, tak hanya yang berada di kota-kota besar. Jumlah peserta gelombang kedua ditingkatkan menjadi 80.000, dari sebelumnya yang hanya 20.000 peserta. Sesuai arahan Presiden Prabowo, target dari program magang 2025 mencapai 100.000 pemagang.
TRENDING MEDSOS
“PSSI” dan “Timnas” trending di X, setelah Timnas Indonesia resmi mengakhiri perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kalah tipis 0-1 dari Irak pada laga yang berlangsung Minggu (12/10/2025) di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Kekalahan Timnas Indonesia tersebut memantik gelombang kekecewaan warganet di dunia maya. Di berbagai platform media sosial, warganet ramai menyindir sosok Erick Thohir, yang kini merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI. Sindiran netizen tentang “Menpora panggil Ketum PSSI” menjadi simbol kekecewaan atas konflik kepentingan yang belum terselesaikan di tubuh olahraga nasional. Selama Erick Thohir tetap merangkap jabatan sebagai Menpora sekaligus Ketum PSSI, bayang-bayang kritik dan tuntutan etika publik tampaknya akan terus menghantuinya.
HIGHLIGHTS
1. Pemerintah, kata Mensesneg Prasetyo Hadi, akan mengkaji usulan penggabungan Bapanas dan Bulog menjadi kementerian tersendiri. Sebaiknya kajian itu benar-benar dilakukan dengan matang sesuai dengan strategi ketahanan pangan yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo. Jangan sampai, pengadaan kementerian baru hanya demi lari dari masalah yang seharusnya bisa dipecahkan oleh lembaga terkait. Terlebih, juga harus diperhitungkan kemampuan keuangan negara untuk membiayai penambahan satu kementerian lagi, yang kini jumlahnya sudah bejibun.
2. Keputusan pemerintahan Prabowo menghapus proyek PIK 2 dari daftar PSN, layak diapresiasi. Penghapusan proyek tersebut dari prioritas, dapat menghindarkan potensi kerugian besar bagi negara dan masyarakat karena proyek tersebut tidak dirancang dengan baik sejak awal karena berada di kawasan hutan lindung. Ke depan, kasus anulir PSN di PIK 2 ini harus menjadi evaluasi dan pelajaran dalam menetapkan prioritas pembangunan yang menggunakan dana besar.
