Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengambil langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D). Kegiatan yang diikuti oleh 71 kabupaten dan 32 kota se-Indonesia ini dilaksanakan secara hibrida dari Aula Lantai 5 Kantor Bupati Buton Tengah pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Di Buton Tengah, acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., didampingi Wakil Bupati Muh. Adam Basan, S.Sos. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, YFR Hermiyana, S.E., M.Si., beserta jajaran, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para camat di lingkup Pemkab Buton Tengah.
Kerja sama ini bertujuan untuk membangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan data dan pemungutan pajak. Melalui PKS OP4D, diharapkan terjadi pertukaran data yang lebih efektif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penggalian potensi pajak baru yang selama ini belum tergarap maksimal.
Dalam sambutannya, Bupati Buton Tengah, Dr. H. Azhari, menyampaikan apresiasi atas inisiasi kerja sama strategis ini. Menurutnya, kolaborasi ini adalah momentum penting untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.
"Pajak adalah tulang punggung pembangunan. Dengan adanya optimalisasi ini, kami berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buton Tengah dapat meningkat secara signifikan," ucap Bupati Azhari.
"Peningkatan PAD ini akan kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan yang lebih baik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran OPD dan para camat untuk proaktif dan memberikan dukungan penuh agar implementasi PKS ini berjalan lancar," sambungnya.
Bupati Buton Tengah itu juga perjanjian kerjasama OP4D ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi benar-benar menjadi landasan kerja yang solid dan memberikan manfaat nyata bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat di negri 1000 goa tersebut.
