Makassar -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar kunjungan kerja ke PBH Peradi Kota Makassar, Senin (17/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memonitor dan mengevaluasi layanan bantuan hukum sekaligus memperkuat koordinasi dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
Pertemuan yang berlangsung di kantor PBH Peradi Makassar tersebut menjadi ajang dialog strategis membahas evaluasi kinerja, mekanisme pelayanan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan hukum bagi masyarakat.
Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel yang diwakili Puguh Wiyono dan Wahyuddin Ardianto menegaskan pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah dan organisasi advokat. Tujuannya memastikan akses keadilan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kunjungan ini bagian dari komitmen kami memastikan bantuan hukum tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas dan tepat sasaran," ujar Puguh Wiyono saat pertemuan.
Dari pihak PBH Peradi Makassar, hadir St. Fatimah, S.H. (Bendahara Umum), Muh. Wahyudin Anugrah, S.H. (Kabid Organisasi dan Pengembangan), K. Qanita Abubakar, S.H. (Kepala Kantor), serta beberapa asisten advokat. Mereka menyambut positif kunjungan tersebut sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap layanan hukum yang kredibel dan profesional.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum. Di antaranya penguatan hubungan kerja, percepatan koordinasi administrasi, hingga penyelarasan program kerja yang akan diimplementasikan bersama.
Dialog menghasilkan beberapa catatan penting yang akan ditindaklanjuti pada pertemuan mendatang.
Terkait kunjungan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen menghadirkan layanan bantuan hukum yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, PBH Peradi Makassar memiliki peran vital dalam ekosistem penegakan hukum di daerah.
Andi Basmal juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara Kemenkum dengan organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum lainnya. Ia berharap koordinasi yang terbangun dapat mempercepat penanganan kasus terutama mereka yang rentan dan membutuhkan pendampingan.
Sementara itu, Kepala Divisi P3H, Heny Widyawaty mengatakan Ke depan, akan terus mengintensifkan monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap program bantuan hukum berjalan optimal. Masyarakat berhak mendapat pendampingan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan.
Melalui kunjungan ini, Kemenkum Sulsel dan PBH Peradi Kota Makassar berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin diperkuat. Harapannya, pelayanan bantuan hukum di wilayah Makassar semakin transparan, responsif, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat pencari keadilan.
