INFOSULAWESI.COM -- Berapa gaji anggota DPR RI setiap bulan? Pertanyaan ini hampir selalu muncul ketika publik membahas anggaran negara maupun kesejahteraan pejabat negara.

Tak sedikit masyarakat mengira penghasilan anggota DPR hanya berasal dari gaji pokok, padahal kenyataannya terdapat sejumlah tunjangan yang diatur dalam berbagai regulasi.

Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembentukan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran, anggota DPR RI memperoleh hak keuangan yang telah ditetapkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Seluruh komponen tersebut bersifat resmi dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dasar Hukum Gaji Anggota DPR RI

Hak keuangan anggota DPR RI memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya:

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
• Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 mengenai tunjangan jabatan pejabat negara.
• Sejumlah ketentuan Menteri Keuangan yang mengatur hak keuangan dan biaya operasional anggota DPR RI.

Dengan dasar hukum tersebut, penghasilan anggota DPR tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui regulasi yang berlaku secara nasional.

Gaji Pokok Anggota DPR RI

Berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2000, besaran gaji pokok anggota DPR RI adalah:

• Ketua DPR RI: Rp5.040.000 per bulan.
• Wakil Ketua DPR RI: Rp4.620.000 per bulan.
• Anggota DPR RI: Rp4.200.000 per bulan.

Nominal tersebut merupakan gaji pokok dan belum termasuk berbagai tunjangan yang diterima setiap bulan.

Rincian Tunjangan Anggota DPR RI

Selain gaji pokok, anggota DPR RI memperoleh sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan.

Berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku, komponen penghasilan antara lain meliputi:

Komponen	Nominal
Gaji pokok	Rp4.200.000
Tunjangan istri/suami	Rp420.000
Tunjangan anak	Rp168.000
Tunjangan jabatan	Rp9.700.000
Tunjangan beras	Rp289.680
Uang paket/sidang	Rp2.000.000
Tunjangan kehormatan	Rp5.580.000
Biaya komunikasi intensif	Rp15.554.000
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran	Rp3.750.000

Besaran beberapa tunjangan dapat berubah apabila terdapat kebijakan baru dari pemerintah maupun DPR RI sesuai regulasi yang berlaku.