INFOSULAWESI.COM -- Wabah Ebola di Republik Demokratik (RD) Kongo terus menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan.

Otoritas kesehatan setempat melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi kini telah melampaui angka 3.000, menandai salah satu tantangan kesehatan terbesar yang tengah dihadapi negara tersebut.

Berdasarkan data resmi yang dirilis pada Sabtu (25/7/2026), total kasus Ebola yang telah dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium mencapai 3.075 kasus.

Dari jumlah tersebut, 1.354 pasien meninggal dunia, sementara 556 orang dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan.

Di sisi lain, 755 pasien masih menjalani pengobatan intensif di rumah sakit maupun fasilitas isolasi.

Lonjakan kasus ini membuat pemerintah bersama komunitas internasional terus meningkatkan berbagai langkah penanganan, mulai dari pelacakan kontak erat, penguatan layanan kesehatan, hingga percepatan penelitian vaksin.

Lima Provinsi Menjadi Pusat Penyebaran

Penyebaran Ebola saat ini tercatat terjadi di lima provinsi utama di RD Kongo, yakni Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan, Haut-Uele, dan Tshopo.

Wilayah-wilayah tersebut menjadi fokus utama penanganan karena masih ditemukan penularan aktif di sejumlah komunitas.

Petugas kesehatan terus melakukan pemantauan terhadap warga yang memiliki riwayat kontak dengan pasien guna memutus rantai penyebaran virus.

Mobilitas penduduk yang tinggi serta kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian wabah.

Pemerintah Dorong Percepatan Vaksin Ebola Bundibugyo

Di tengah meningkatnya jumlah kasus, pemerintah RD Kongo menyampaikan kabar bahwa penelitian terhadap vaksin dan terapi untuk virus Ebola Bundibugyo (Bundibugyo ebolavirus) terus dipercepat.

Perdana Menteri Judith Suminwa Tuluka mengatakan pemerintah telah memberikan dukungan pendanaan bagi para peneliti yang sedang mengembangkan solusi medis terhadap galur virus yang menjadi penyebab wabah kali ini.

Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat menghadirkan vaksin maupun pengobatan dalam beberapa bulan ke depan.

“Kami berharap vaksin dan terapi dapat tersedia dalam dua hingga empat bulan,” ujar Judith.

Meski demikian, pemerintah belum merinci sejauh mana perkembangan penelitian maupun tahapan regulasi yang harus dilalui sebelum vaksin dapat digunakan secara luas.