Buka Musrenbang Tematik, Pj Sekda Sulsel Harap Tidak Sekedar Wacana

MAKASSAR -- Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad membuka Musrenbang Tematik (Musrenbang Anak, Perempuan, Disabilitas, Kemiskinan, dan Stunting) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 25 April 2024.

Andi Arsjad mengatakan Musrenbang Tematik ini menjadi isu global, isu nasional tentang perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kemiskinan, termasuk disabilitas untuk dipastikan pembangunannya harus merata dan termasuk menjadi bagian yang mendapatkan akses untuk itu dan merasakan hasil pembangunan.

"Ini menjadi forum yang baik mempertemukan segala pemikiran termasuk mungkin itu permasalahan yang selama ini kita hadapi terkait (isu) itu. Sehingga nanti kita berharap dari sini bisa melahirkan satu kesepahaman, satu komitmen yang nantinya bisa dituangkan dalam bentuk rumusan perencanaan dan rencana aksi termasuk bagaimana nanti penganggaran kita ke depan," ucapnya.

Ia pun berharap isu ini tidak hanya sekedar wacana maupun sebatas diskusi, tapi dieksekusi dalam program kegiatan dan penganggaran, karena isunya bersifat tematik. Sehingga lebih fokus dan lebih terarah.

Dengan demikian, lanjutnya, anggaran yang dikeluarkan harus bisa memastikan bahwa jumlah anggaran APBD itu nantinya harus mampu menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan angka stunting dan meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan, termasuk memastikan adanya keadilan aksibilitas terhadap disabilitas

"Ini penting sekali apalagi tadi melibatkan desa tadi ada Ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Sulawesi Selatan, ada forum-forum desa hadir, ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena sekarang ini ya dana desa itu sudah cukup lumayan dan kita berharap bahwa upaya penanganan isu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi tapi tanggung jawab kita bersama makanya desa dilibatkan karena masyarakatnya lebih banyak terdampak," ujarnya.

Makanya, kata Andi Arsjad, desa juga perlu hadir serta terlibat dalam bekerja sama dengan Kabupaten kota karena provinsi hanya memfasilitasi dan mengingatkan untuk membantu melalui kegiatan-kegiatan koordinasi yang di lakukan seperti pada hari ini.

Sementara itu, Ketua Apdesi Sulsel, Andi Sri Rahayu Usmi, menjelaskan, peran Pemerintah Desa sangat penting terutama dalam menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan senantiasa mengikuti serta melakukan apa yang menjadi arahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dan provinsi.

Terkait penganggaran terhadap isu tersebut khususnya terhadap disabilitas, Andi Ayu mengungkapkan, setiap desa menganggarkan hal itu. Bahkan, saat dirinya masih menjabat Ketua Apdesi Kabupaten Bone pihaknya selalu melakukan kegiatan-kegiatan dengan disabilitas dan memberikan edukasi tentang pentingnya peran disabilitas.

"Terkait bagaimana kemudian kemiskinan, pastinya teman-teman kepala desa juga melakukan itu. Nah, penganggaran-penganggaran terkait itu sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa banyak melakukan kegiatan-kegiatan terkait stunting, perhatian ke ibu-ibu perempuan dan anak, pemberian makanan, gizi, dan sebagainya. Itu salah satu upaya bagaimana kemudian ada perhatian khusus pemerintah Desa kepada masyarakat," tegasnya.

Pada prinsipnya, tambahnya, dari 21 Kabupaten di Sulawesi Selatan, semua kepala desa selalu ingin melakukan yang terbaik untuk desanya masing-masing. (*)