INFOSULAWESI.com KOTAMOBAGU - Terkait issu rolling jabatan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu yang sempat dihembuskan keruang publik hingga menjadi pembahasan pada saat Paripurna yang disematkan oleh Partai Nasdem dan Partai Hanura, menuai tanggapan dari salah satu Anggota Legislatif, Ketua Komisi II DPRD Kotamobagu, Dani Iqbal Mokoginta, fraksi PKB.
Menurut Legislator terkenal vokal menyuarakan kepentingan rakyat ini, persoalan mutasi jabatan di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Kotamobagu merupakan hak prerogatif dari Kepala Daerah.
"Soal mutasi ataupun rolling merupakan hak dari Pimpinan Daerah," ungkap Dani Iqbal Mokoginta, saat berlangsungnya Rapat Paripurna pembicaraan tingkat II LKPJ Wali Kota Kotamobagu tahun anggaran 2024, Senin 19 Mei 2025.
Politisi dari partai besutan Muhaimin Iskandar ini juga tak menampik jika apa yang menjadi koreksi dari Partai Hanura dan Partai Nasdem adalah sebuah masukan.
"Sebagai Partai yang mengusung Pasangan The Winner, kami merespon baik apa yang menjadi saran dan masukan dari Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem terkait tata kelola dan manajemen kepegawaian termasuk penempatan personil ASN di lingkungan Pemerintah Kotamobagu,” tetang Dani Iqbal Mokoginta.
Dani yang juga selaku Mantan Ketua GP Ansor ini pun berharap kepada seluruh ASN di Pemkot Kotamobagu untuk terus meningkatkan kinerja demi pelayanan prima ke masyarakat sesuai amanat Undang-undang.
"Saya melihatnya lebih kesisi yang lain, saya berharap ASN Kotamobagu tetap fokus bekerja sebagai wujud menjalankan amanah UU dan perintah pimpinan, jangan lagi mencoba – coba bermain di ruang politik apalagi menggunakan tangan-tangan politik. Justru ini akan memperpanjang catatan tidak netral dan semakin menunjukkan kurang profesionalisme ASN Kotamobagu,” imbuhnya lagi.
Sementara, persoalan rolling jabatan ataupun rotasi jabatan yang nantinya akan dilakukan Walikota Kotamobagu dr Wenny Gaib dan Wakil Walikota Rendy Virgiawan Mangkat, SH.MH., menurut Dani Iqbal Mokoginta hal tersebut bukan menjadi sebuah alasan.
“Soal kedepan mungkin mereka berdua akan melakukan evaluasi, reposisi, rolling jabatan itu soal nanti. Menurut saya, itu sesuatu yang biasa, karena memang namanya Pemerintahan baru, tetap akan mencari skema atau pola untuk memastikan efektifitas kinerja mesin birokrasi yang juga didalamnya tidak bisa dinafikan soal Chemistry pimpinan dan jajarannya,” jelasnya.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
