INFOSULAWESI.com KOTAMOBAGU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kotamobagu, Royke Kasenda, memberikan tanggapanya terkait rapat pembahasan antara Instansi terkait dengan Komisi DPRD Kotamobagu.
Hal ini dikemukakan Ketua Pansus Royke Kasenda yang merupakan Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, yang mengatakan banyak laporan OPD tidak sesuai data sehingga dianggap inkonsistensi dan belum menunjukan optimalisasi kinerja yang baik.
Demikian disampaikannya saat Rapat Paripurna Tingkat II, Senin 19 Mei 2025, yang menurutnya banyak kejanggalan yang ditemukan termasuk ketidaksesuaian data serta kesalahan angka yang berulang.
“LKPJ ini secara naratif terlihat rapi, namun banyak data yang tidak sesuai dengan realita di lapangan. Ini menunjukkan lemahnya validasi dan kontrol internal,” ujar Royke.
Atas temuan inilah maka Pansus menilai kinerja OPD belum mencerminkan adanya kemaksimalan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta tak singkronya antara anggaran dan hasil kegiatan, sehingga Inkonsistensi tata kelola pemerintahan yang berbasis akuntabilitas belum sempurna.
Paripurna ini juga Pansus menyoroti beberapa OPD yang dinilai memerlukan evaluasi mendalam, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang ditemukan kurang maksimalnya dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah overload kapasitas.
"Sistem pengelolaan sampah yang masih menggunakan metode open dumping dinilai sudah tidak layak dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat. Maka DLH harus segera melakukan kajian teknis dan mengambil langkah darurat dengan beralih ke sistem sanitary landfill," terang Royke Kasenda.
Kemudian instansi yang disoroti adalah Dispora yang belum mampu menjawab kebutuhan pembinaan pemuda dan penyediaan sarana olahraga yang memadai. Meski sejumlah kegiatan tercantum dalam laporan, implementasinya dinilai belum efektif.
“Organisasi kepemudaan masih kesulitan mengakses dukungan program. Dispora perlu memperkuat pelatihan, pembinaan, dan penganggaran,” kata Royke.
Atas temuan inilah maka Pansus DPRD Kotamobagu memberikan sejumlah rekomendasi strategis diantaranya meminta DLH untuk mempercepat penanganan TPA serta perencanaan transisi menuju sistem pengelolaan sampah berbasis sanitary landfill menjadi prioritas.
Sementara untuk Dispora, peningkatan anggaran kepemudaan, pembinaan organisasi pemuda, pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan sarana olahraga di setiap cabang yang berkembang di daerah menjadi rekomendasi utama.
“Rekomendasi ini kami sampaikan sebagai masukan konstruktif agar tata kelola pemerintahan ke depan lebih akurat, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Royke.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
