Logo

Kanwil Kemenkumham Sulsel Dukung Netralitas Apratur Pemerintah Jelang Pemilu 2024

Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengikuti Kick-Off Penyuluhan Hukum Serentak dengan tema Menciptakan Netralitas Aparatur Pemerintah dalam Mendukung Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham R.I.

Kegiatan ini diikuti seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di 33 Provinsi di Indonesia. Pada Kanwil Sulsel kegiatan diikuti secara daring melalui Aula Kanwil Sulsel oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulsel Hernadi, Kepala Bidang Hukum Andi Haris, Kasubid Bantuan Hukum Merlyanti Anwar dan jajarannya. Selasa(23/1)

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Sofyan yang membacakan sambutan Kepala BPHN menyampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kondusifitas, keamanan dan netralitas seluruh Aparatur Pemerintah dalam menjelang Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Untuk itu, netralitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjelang pemilu 2024 sangat diperlukan agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik.

“Pemilu damai adalah sebuah kerja besar yang membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Mari para ASN Kemenkumham memastikan Pemilu Damai bukan hanya sekadar slogan, namun dimanifestasikan melalui sikap netral,” unagkap Sofyan

BPHN selanjutnya merencanakan Penyuluhan Hukum serentak ini dilaksanakan di 66 titik di 33 Kantor Wilayah dengan Target Audiens sebanyak 2640 orang dengan peserta terdiri dari Aparatur Pemerintah (Aparatur Sipil Negara, Lurah, Camat dan Kepala Desa).

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Asisten Deputi Budaya Kerja Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Birokrasi RI, Damayani tyastianti dengan materi menciptakan netralitas aparatur pemerintah dalam mendukung pemilihan umum tahun 2024.

Terpisah Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak mengajak seluruh jajarannya untuk bersikap netral jelang pemilu 2024, tidak menunjukkan dukungan pada salah satu calon. Kakanwil juga mengingatkan jajarannya agar berhati – hati menggunakan media social menjelang pemilu 2024 ini.