INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando Firli Bahuri dan pimpinan lainnya diapresiasi oleh DPR. KPK era Firli Bahuri dinilai tidak hanya fokus pada penguatan peran penindakan semata, melainkan juga turut berupaya memberikan pendidikan dan kampanye antikorupsi ke publik.
Tidak kalah penting, KPK saat ini juga dinilai turut fokus dalam hal perbaikan tata kelola sistem dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Adapun apresiasi tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPR fraksi PDI Perjuangan Johan Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/6/2022).
“Kami apresiasi berbagai program pencegahan yang diinisiasi KPK untuk perbaikan sistem maupun pendidikan anti korupsi. Pencegahan dan penindakan berjalan beriring dengan kecepatan yang sama,” ujar Johan.
Johan juga memandang positif kolaborasi yang dilakukan KPK dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi. Dia menilai kolaborasi tersebut selaras dengan semangat bahwa korupsi adalah musuh bersama, oleh karena itu pemberantasannya harus melibatkan semua pihak.
Dalam kesempatan yang sama, Firli turut menyampaikan sejumlah capaian yang berhasil diraih instansinya kali ini. Diungkapkan, capaian asset recovery KPK pada periode Januari sampai Mei 2022 sebesar Rp 179,390 miliar. Angka tersebut meningkat 157% dibanding periode yang sama tahun 2021 yakni senilai Rp 71,134 miliar.
Selain itu, realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh KPK pada semester I tahun 2022 mencapai Rp 179,3 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 141 miliar. Adapun PNBP tersebut terdiri dari penanganan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp 168,93 Miliar, gratifikasi yang ditetapkan KPK sebesar Rp 1,3 miliar, dan PNBP umum sebesar Rp 9,1 miliar.
BACA JUGA
Asset Recovery yang Dilakukan KPK Meningkat 157 Persen
Tidak kalah penting, KPK juga aktif melakukan monitoring implementasi rencana aksi strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK). Per triwulan I 2022, monitoring implementasi Stranas PK yang dilakukan KPK mencapai 38,8% atau meningkat 5% dari periode Triwulan IV 2021.
Terkait seluruh capaian yang berhasil diraih tersebut, Firli menekankan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri.
“Atas berbagai hasil kinerja tersebut, kami berkomitmen untuk tidak berpuas diri. KPK akan terus berupaya meningkatkan PNBP dan asset recovery dari berbagai sektor yang ditangani,” tutur Firli. (B1)
