Logo

Tolak Aplikasi Temu, Produk UMKM Lokal Harus Berdaulat

Banner_Pilkada_2

MAKASSAR -- Saat ini ramai diperbincangkan aplikasi “temu” yang sudah tersebar di beberapa negara dan kini akan masuk di Indonesia. Temu adalah platform e-commerce yang menggunakan metode penjualan langsung dari pabrik ke konsumen, mirip dengan TikTok Shop. Aplikasi ini berasal dari China, PDD Holdings yang juga memiliki Pinduoduo. Meskipun berasal dari China, kantor pusat Temu berada di Boston, AS.

Menanggapi hal ini, koordinator konsultan PLUT Sulawesi Selatan, Bahrul ulum meminta pemerintah dengan tegas menolak izin aplikasi temu di Indonesia. “Kalau aplikasi temu masuk di Indonesia dampaknya akan mematikan UMKM lokal.

Bagaimana tidak, aplikasi temu menawarkan harga murah barang-barang dari China dengan model bisnis dari pabrik langsung ke konsumen, “ katanya, Senin (5/6/2024)

Bahrul yang juga ketua ABDSI Sulsel menambahkan, UMKM Indonesia baru bangkit pasca pandemi, selanjutnya UMKM lokal banyak bangkrut dengan mengguritanya TikTok Shop, e-commerce yang menyatu dengan media sosial.

“Kini ada lagi Temu, pastinya mengganggu pasar produk lokal. Pemerintah harus tegas melindungi UMKM lokal, jadikan produk UMKM berdaulat di negeri sendiri disamping meningkatkan daya saingnya untuk go global,” tandasnya.

Aplikasi temu diluncurkan September 2022, dengan cepat menjadi aplikasi e-commerce terbesar di beberapa negara sepertiAustralia, Selandia Baru, Perancis, Italia, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Pada bulan Juli 2023 saja, tercatat 74 juta pengguna aktif yang belum pernah terjadi pada platform sebelumnya. Model bisnis Temu adalah M2C atau Manufacture to Customer, di mana semua barang dikirim dari China dengan harga langsung dari pabrik dan gratis ongkos kirim.

Menghadapi persaingan yang semakin ketat, UMKM lokal harus dapat meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, menjalin kolaborasi, serta meningkatkan efisiensi produksi, kata Bahrul. Ditambahkannya, UMKM harus membangun brand lokal yang kuat, diversifikasi produk, meningkatkan SDM didukung kebijakan pemerintah diharapkan dapat dapat meningkatkan daya saing UMKM.