INFOSULAWESI.com, TOUNA -- Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng menyatakan keseriusannya memantau proses kasus korupsi pengadaan Website desa,yang saat ini telah di tangani oleh kejaksaan Negeri kabupaten Tojo Una-una (Touna).
"Kami akan kawal kasus korupsi di Touna,baik yang ditangani pihak kejaksaan,maupun kepolisian," Ucap Kordinator Krak Abdul salam Jum'at 6 Januari 2023
Abdul salam menyampaikan sejauh ini untuk dugaan Kasus korupsi Pengadaan Website, Objeknya besar,tidak menuntut Kemungkinan akan banyak Pihak yang terseret dalam kasus tersebut
" ini pastinya bukan di lakukan oleh satu pihak,tapi ada peran lain,bisah jadi oknum dari dinas terkait sebagai Otak pelakunya ,untuk itu pihak penegak hukum perlu mendalami Bukti aliran dana pengadaan Website tersebut " ucap Abdul salam
Abdul salam menilai Korupsi yang terjadi pada pengadaan Website di Touna diduga sudah terjadi sejak dari tahap perencanaan, dan ini dinilai korupsi secara berjamaah.
"Dalam kasus ini perlu diketahui Siapa pihak layanan penyimpan data Website (Hosting ) dari pengadaan Puluhan Sub domain Website desa itu,dan siapa pemilik Rekening dalam pembuatan Hosting tersebut" tegas Salam
Sambung Abdul Salam jika Puluhan Sub domain desa itu di duga ternyata Mengunakan Honsting Website dinas Kominfo Touna,ini perlu di pertanyakan lagi berapa kapasitas Honsting Website Sub domain setiap desa yang ada di Kominfo sambung salam.
untuk itu Krak Sulteng berharap kepada penegak hukum yang telah menangani kasus itu untuk benar-benar bekerja dengan serius mengungkap dan menuntaskan kasus tersebut.
jika tidak berjalan sesuai yang di harapkan,Krak Sulteng akan melaporkan ke pihak kejaksaan tinggi Sulawesi tengah,dan akan melakukan Aksi besar di Kejati Sulteng .tutupnya .
diketahui Kasus pengadaan Website di Touna tengah menjalani Proses di kajaksaan Negeri Touna.
Melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Touna, Muh, Nuzul SH mengatakan belum lama ini, dari 134 desa kurang lebih 100 desa yang terlibat dalam pengadaan Website, dan labtop desa ,dan sejauh ini Pihaknya telah melakukan pemeriksaan 70 desa untuk dimintai keterangan.(JEf/Insul)
