Analisa Berita Nasional, Sabtu, 30 Agustus 2025
Pembaca, edisi akhir pekan ini merupakan review atas peristiwa yang paling menjadi perhatian publik pada bulan Agustus 2025.
AGENDA APA DI BALIK ISU "DPR SERAKAH"?
Tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan mulai mencuat dalam percakapan di media sosial pada pertengahan bulan ini. Merebak lah aneka narasi yang menunjukkan kesenjangan ekstrem antara elite yang dibayar dari pajak rakyat dengan rakyat pembayar: uang tunjangan itu setara dengan 10 bulan UMR buruh Jakarta, 20 kali UMR Kota Solo, dan sebagainya.
Selanjutnya, mengalir deras aneka narasi yang menambah rasa kebencian publik terhadap DPR: total duit yang diterima anggota DPR per bulan Rp 300-an juta, ada yang menyebut sekian miliar.
Persepsi "keserakahan" DPR pun tertanam di benak publik lebih kuat ketimbang narasi tentang harga beras yang semakin mahal. Tentang dobel jabatan anggota kabinet di BUMN, keracunan MBG, kenaikan tunjangan mobil dinas eselon 1, obral tanda kehormatan kepada sejumlah menteri yang dinilai "sudah sukses luar biasa" meskipun baru 8 bulan menjabat.
Padahal soal tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR itu sudah dimunculkan ke publik oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar pada 7 Oktober 2024, setelah anggota DPR dilantik 1 Oktober 2025. Aturan tersebut tertuang dalam Surat No. B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR, tertanggal 25 September 2024.
Ketika itu, kabar soal duit rumah tersebut hanya menimbulkan "riak kecil" pada publik, alias publik adem ayem saja. Padahal segera setelah pengumuman Sekjen DPR itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah bereaksi keras, menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Setelah berjalan sekitar 10 bulan, info lama Rp 50 juta per bulan itu masuk kembali ke arena percakapan publik, dan sontak menyulut emosi seragam mengarah ke DPR. Unjuk rasa ke DPR pada Senin, 25 Agustus 2025, begitu saja terjadi tanpa ada komandan lapangannya. Massa rela datang berunjuk rasa ke DPR meskipun hanya diajak melalui media sosial, tanpa tahu siapa yang mengajak atau mengundang.
Unjuk rasa terencana – yang sudah dikabarkan secara resmi kepada publik dan lembaga keamanan – barulah dilakukan oleh kalangan buruh pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka mengusung beberapa tuntutan. Namun, poin protes yang mereka suarakan memfokus pada "keserakahan" DPR.
Menjadi menarik untuk diperhatikan, mengapa isu lama itu menjadi isu baru yang sedemikian masif nyantol dalam benak publik? Siapakah yang berkepentingan, dengan tujuan apa?
Terlepas dari pertanyaan tersebut, persepsi "keserakahan" DPR bisa dengan mudah tertanam di benak publik karena publik sedang dalam keadaan "galau" menghadapi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Harga beras tinggi, kenaikan pajak ini itu, ditambah aneka celotehan dan tingkah laku pejabat publik yang tidak peka dengan kondisi rakyat. Maka, publik yang dalam keadaan "galau" akan dengan cepat menerima arahan melalui media sosial, untuk menumpahkan "kegalauan" mereka.
Dari narasi dan arah gerak unjuk rasa sudah terkesan matang mengarah ke DPR. Namun, dalam proses menuju sasaran DPR terjadi "kecelakaan" yang entah direncanakan atau tidak. Yakni kematian seorang pengemudi ojol Affan Kurniawan (21 tahun), yang dilindas mobil Brimob.
Emosi publik ke DPR terdistorsi dengan tragedi tersebut, sekaligus menambah emosi mereka. Potongan-potongan video brutalitas polisi dalam menangani pengunjuk rasa, beredar berseliweran di medsos. Sasaran emosi pengunjuk rasa dan publik pun terarah ke DPR dan polisi. Protes pun berlanjut di berbagai kota sampai hari ini, dan bahkan sudah menimbulkan korban jiwa 4 orang di Makassar, Sulawesi Selatan, yang meninggal dunia akibat kebakaran gedung DPRD.
Dari pemunculan isu "DPR serakah" yang sedemikian cepat dan masif tentu sulit untuk diabaikan bahwa hal itu hanya kebetulan semata.
Situasi lapangan saat ini menunjukkan eskalasi ketegangan yang terus meningkat. Besar kemungkinkan aksi-aksi lanjutan yang makin tak terkendali akan terjadi. Sejauh ini presiden Prabowo belum memberikan reaksi memadai atas terjadinya kerusuhan dan vandalisme di Jakarta maupun kota-kota penting di Indonesia.
Ada baiknya presiden segera memotong eskalasi itu dengan mempertimbangkan desakan masyarakat sipil agar presiden melakukan evaluasi atas kinerja pimpinan Polri terkait wajah represi kepolisian yang semakin kentara dan kesalahan-kesalahannya dalam patgulipat kekuasaan di era rezim sebelumnya. Langkah tersebut akan bisa meredam kemarahan publik.
Selain itu presiden juga harus segera menampilkan kepemimpinannya yang mandiri dan independen untuk melaksanakan program-program dan janji politiknya. Selama ini presiden Prabowo masih dikesankan terberati 'hubungan baiknya' dengan rezim sebelumnya yang membebani langkah politik serta citra dirinya sebagai seorang kepala negara yang memiliki wibawa dan legitimasi kuat.
TRENDING MEDSOS
Di berbagai platform media sosial beredar video massa menerobos masuk ke dalam kediaman politisi Nasdem yang anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Alhasil, sejumlah barang milik Ahmad Sahroni berhasil dijarah massa. Aksi tersebut dipicu oleh ucapan kontroversial Sahroni yang menyebut publik yang menyuarakan pembubaran DPR setelah kabar kenaikan tunjangan anggota DPR sebagai orang “tolol”. Beberapa warganet di X pun ramai menyoroti aksi massa yang menggeruduk kediaman Sahroni. Tak sedikit yang berkomentar agar rumah anggota DPR yang dinilai arogan seperti Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach juga digeruduk.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
