_38.png)
INFOSULAWESI.com, MAMUJU -- Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik berharap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membantu daerah itu dalam menekan stunting di Sulbar yang saat ini di angka 35 persen atau posisi kedua tertinggi di Indonesia.
"Saya berharap BKKBN dapat bersama-sama dengan Pemprov Sulbar menekan angka stunting," kata Akmal Malik, di Sulbar, Rabu.
Dia mengakui, telah melakukan pertemuan dengan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo membahas percepatan penurunan stunting di Sulbar.
"Pada pertemuan itu, upaya yang didorong adalah memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran serta melakukan aksi nyata dalam penanganan keluarga sasaran," terang Akmal Malik.
Pemerintah Provinsi Sulbar lanjutnya, telah melakukan berbagai upaya dalam menekan angka stunting di daerah itu, salah satunya dengan mendorong setiap pejabat eselon menjadi pendamping keluarga berisiko stunting.
"Saya telah meminta para eselon untuk menjadi pengampu stunting," ujar Akmal Malik.
Pejabat Gubernur juga berharap agar BKKBN bersama Pemprov Sulbar mendorong Data Desa Presisi (DDP) menjadi rujukan sehingga intervensi lebih tepat sasaran.
"Dengan begitu, besaran dana yang dikucurkan pusat ke daerah tidak lebih banyak untuk pelatihan," kata Akmal Malik.
Pada kesempatan itu, Akmal Malik juga menyampaikan kritik terhadap anggaran operasional pendamping yang dialokasikan melalui DAK non-fisik.
"Saya kritisi itu DAK non-Fisik terkait operasional pendamping. Kenapa pendamping diberi uang sementara orang didampingi tidak mendapat uang," kata Akmal Malik.
Penanganan stunting di Sulbar tambah Akmal Malik juga terkendala koordinasi, data yang belum akurat serta kurangnya aksi nyata.
"Koordinasi, data yang belum akurat serta kurangnya aksi nyata menjadi persoalan penanganan stunting di Sulbar," katanya.
Sehingga, Akmal Malik mendorong agar penanganan stunting di Sulbar berbasis data desa presisi.
"Dengan memakai data presisi, kita akan fokus di desa yang dampak kemiskinan ekstrem dan ibu-ibu hamil. Kita lakukan dulu identifikasi. Kita fokus di desa-desa yang ril soal stunting dan kemiskinan ekstrem," jelas dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada kunjungan kerjanya di Provinsi Sulbar pada akhir pekan lalu menyatakan, Sulbar menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Sehingga Wapres mendorong pemerintah setempat melakukan percepatan penurunan angka stunting karena kurun empat tahun terakhir belum dapat keluar dari posisi dengan angka stunting tinggi di Indonesia.
Bahkan kata Ma'ruf Amin, angka stunting di Sulbar pada 2022 mencapai 35 persen atau mengalami kenaikan 1,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
