_28.png)
INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, Pemilu era sekarang mirip seperti zaman orde baru. Sebab masih ditemukan banyak kecurangan dalam pelaksanaannya.
Bedanya kecurangan yang terjadi di era orde baru bersifat vertikal. "Di jaman Orde Baru itu kecurangan bersifat vertikal, yang melakukan pemerintah," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Senin (29/5/2023).
Dia mencontohkan, lembaga pemilu melalui kementerian dalam negeri kemudian ABRI, birokrasi, dan Golkar menentukan pemilu. Sementara di era reformasi kecurangan bersifat horizontal, seperti antar partai politik saling melakukan kecurangan.
Selepas reformasi, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat independen di luar pemerintah. Lembaga tersebut kemudian diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang independen sebagai pengawas kedua lembaga sebelumnya.
Kendati demikian, keadaan itu tidak serta merta menghapuskan tindak kecurangan dalam pemilu. Mahfud bahkan menyinggung pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 yang banyak menangani perkara perselisihan hasil pemilu dan menemukan berbagai modus kecurangan.
"Sekarang kecurangan bersifat horizontal, partai ini mencurangi partai ini, yang digugat KPU. Partai ini membeli suaranya partai ini, orang merasa dirugikan, gugat KPU," ujar Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud mengingatkan bahwa selain peranan TNI-Polri yang mengusung netralitas dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus menjadi garda yang berwibawa untuk memastikan jalannya Pemilu 2024 yang demokratis.
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
_8.png)
_3.png)
_9.png)
_7.png)