PALOPO - Dalam rapat paripurna Ranperda APBD-P Palopo TA 2023 yang digelar pada Jumat (29/9/2023) di era pemerintahan Penjabat (Pj) Walikota, Asrul Sani SH MSi, Fraksi Demokrat Palopo, melalui jurubicaranya, Cendrana Saputra Martani (CSM), meminta agar tidak ada lagi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
CSM menyatakan keinginan Fraksi Demokrat Palopo agar Pemerintah Kota Palopo mengembalikan, menormalkan, atau merasionalisasi TPP ASN yang sebelumnya dipangkas sebesar 30% saat masa pandemi Covid-19. Selain itu, CSM juga berharap Pj Walikota untuk mempertimbangkan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meminimalisir belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan memprioritaskan program strategis seperti normalisasi sungai, pembuatan tanggul sungai, pemeliharaan jalan, dan drainase untuk mencegah banjir.
Saat memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, Pj Walikota Palopo, Asrul Sani, mengharapkan bahwa setiap alokasi anggaran yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palopo. Dia juga mengungkapkan bahwa kebijakan pendapatan daerah di tahun 2023 mengalami restrukturisasi pajak dan retribusi untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prinsip penganggaran dan pendekatan anggaran tetap berbasis kinerja, makanya kita tetap mengalokasikan belanja pegawai baik gaji serta tunjangan ASN dan TPP secara cermat dan tepat sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Asrul Sani.
Setelah rapat paripurna yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Walikota, pembahasan rancangan APBD-P Palopo akan dilanjutkan oleh tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TPAD Pemkot Palopo. Rancangan APBD-P Palopo diperkirakan akan disahkan pada sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (30/9/2023).
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
.png)
.png)
.png)
_9.png)
_8.png)