MAKASAR -- Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, mengekspresikan optimisme dalam memperkuat program-program prioritas nasional di wilayah Sulsel, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrim dan menurunkan tingkat stunting.
Dalam acara pemaparan bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), yang berlangsung di Hotel Four Point Makassar pada Kamis, 5 Oktober 2023, Bahtiar menyatakan keyakinannya. Ia menggarisbawahi bahwa masa jabatan gubernur dalam RPJMD lima tahun yang berlaku dari 2018 hingga 2023 telah berakhir, dan saat ini mereka berada dalam fase transisi.
"Kita ini kan memang di transisi ya, ini setahun kedepan, tugas kita adalah kembali menajamkan program-program prioritas nasional terutama soal kemiskinan ekstrim. Jadi tadi sudah disampaikan yang berorentasi hasil," ungkapnya.
Bahtiar Baharuddin menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemimpinannya akan fokus pada memerangi kemiskinan ekstrim dan stunting, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai solusi utama.
"Sebenarnya apa yang disampaikan tadi itulah yang saya lakukan selama ini. Hasilnya apa kita di pemerintahan ini. Kehidupan masyarakat kita di Sulsel ini seperti apa," jelasnya.
Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrim di Sulsel masih mencapai 8 persen, sementara angka stunting mencapai 27 persen. Untuk mengatasi dua permasalahan ini, Bahtiar Baharuddin menggarisbawahi pentingnya menciptakan pendapatan baru bagi masyarakat guna mengakhiri kemiskinan ekstrim.
"Bagaimana kita menyelesaikan, ternyata stuntingnya masih 27 persen. Lalu bagaimana untuk atasi inflasi dan berbagai macam," ujarnya.
"Kemudian masih ada gizi buruk. Kata kunci dari semua itu adalah kemiskinan, apa obatnya kemiskinan? Iya harus diberikan pendapatan, orang miskin karena tidak memiliki pendapatan intinya," lanjutnya.
Bahtiar Baharuddin juga menggambarkan bahwa kemiskinan dapat diakibatkan oleh dua faktor, yaitu aspek budaya dan struktural. Sebagai pemimpin, ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh berpangku tangan saat melihat masyarakat terjebak dalam siklus kemiskinan. Sebaliknya, pemerintah harus mencari cara untuk memotivasi masyarakat agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan mereka.
Dalam acara tersebut, turut hadir perwakilan dari Kemenpan RB, Kepala BKAD Setda Pemprov Sulsel, Kepala Dinas Sosial, Kepala Balitbangda Sulsel, Dinas Kesehatan Sulsel, dan sejumlah stakeholder lainnya. ***
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
