Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) berpartisipasi dalam "Kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang/Modal dan Manajemen Aset Tahun 2022-2023 serta Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023."
Acara ini diadakan secara daring dan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) pada Senin (23/10).
Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto, mengungkapkan apresiasi kepada Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penilaian dan tugas yang telah mereka laksanakan dengan baik.
Wisnu menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian dari upaya untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI.
"Kemenkumham akan berkomitmen untuk mengambil tindakan lanjutan sesuai dengan temuan dalam pemeriksaan, dan ini akan dilakukan dengan tepat waktu," kata Wisnu.
Selanjutnya, Wisnu menyoroti pentingnya kerja sama dengan Tim Pemeriksa BPK RI untuk perbaikan kinerja serta pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
Dalam konteks pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Kemenkumham tahun 2023, Wisnu memberikan arahan kepada seluruh jajaran di Unit Utama dan Kantor Wilayah.
Instruksi termasuk persiapan petugas yang profesional dengan data yang diperlukan, memberikan jawaban yang jelas dan akurat, serta berkoordinasi intensif dengan Tim BPK RI. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi komunikasi yang dapat mengakibatkan temuan dalam pemeriksaan.
Kepala Auditorat I.B BPK RI, Sarjono, menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Sarjono menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan secepat mungkin.
Sarjono juga menjelaskan tujuan pemeriksaan interim, yang melibatkan pemutakhiran profil risiko penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2023, pengujian transaksi-transaksi siklus pendapatan dan belanja, serta mengevaluasi dampak hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun-tahun sebelumnya terhadap tahun 2023.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan dan BMN yang dilaksanakan oleh Kemenkumham.
Pada akhir acara, dilakukan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI dari Kepala Auditoriat I.B BPK RI Sarjono kepada Kepala Biro Keuangan Wisnu.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak menekankan komitmen Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Liberti juga menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Liberti mengungkapkan bahwa pada 4 Oktober 2023, pihaknya telah membentuk Tim Akuntabilitas yang melibatkan pejabat administrator dan pengawas untuk memantau dan memberi masukan terhadap pelaksanaan anggaran di satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayuningsih, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Khomaini, serta jajaran pada Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN. ***
Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News
