MAKASSAR -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan mengadakan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan. Pertemuan berlangsung di Balai Kota Makassar pada Senin, 10 Maret 2025.
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran kegiatan pemerintahan di hotel berimbas pada penurunan pendapatan sektor perhotelan dan berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja.
“Kami melihat adanya penurunan jumlah kegiatan yang diselenggarakan di hotel akibat efisiensi anggaran. Ini tentu berdampak pada pendapatan hotel dan bisa berujung pada pengurangan karyawan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Anggiat menekankan perlunya strategi promosi yang lebih agresif, seperti cell promotion, guna menarik lebih banyak pelanggan dan menghidupkan kembali industri perhotelan di Makassar.
Ia juga mengusulkan agar lebih banyak event, seminar, diskusi industri, dan pameran bisnis diadakan di Makassar sebagai alternatif kegiatan yang dapat meningkatkan okupansi hotel.
“Misalnya, seminar tentang industri kopi atau rumput laut bisa digelar di Makassar. Ini bisa menjadi alternatif bagi kegiatan pemerintah yang saat ini sedang mengalami pengurangan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pihaknya memahami dampak efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan dan berkomitmen untuk mencari solusi bersama.
“Kami paham bahwa usaha juga harus tetap berjalan, sehingga kita perlu mencari cara agar baik pemerintah maupun sektor swasta dapat berpikir lebih kreatif dalam menyiasati kondisi ini,” ujarnya.
Sebagai upaya mendukung industri perhotelan, Munafri menyatakan bahwa Pemkot Makassar akan meningkatkan cell promotion, termasuk mendorong lebih banyak event yang dapat menghidupkan sektor pariwisata dan bisnis.
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
