BOGOR – Wacana strategis agar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bisa menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) mencuat dalam kunjungan spesifik (kunspek) Komisi I DPR RI ke kampus Unhan, yang berlokasi di Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/7/2025) pagi.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, yang menilai bahwa sinergitas antara Unhan dan Polri sangat penting dalam menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan nasional yang makin kompleks. “Saya mengusulkan agar Unhan membuka peluang lebih luas bagi anggota Polri untuk menempuh pendidikan S2 di sini.
Dengan pembekalan akademik yang kuat, personel Polri akan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang lebih strategis dalam mendukung pertahanan nasional secara menyeluruh,” ujar Frederik Kalalembang dalam forum dialog bersama civitas akademika Unhan. Ia juga menyampaikan harapan agar Universitas Pertahanan terus berkembang menjadi pusat kaderisasi pemimpin di sektor pertahanan dan keamanan. Tidak hanya itu, penting juga Unhan melakukan sosialisasi lebih intens ke masyarakat tentang kampus ini.
“Unhan punya posisi penting dalam membentuk SDM unggul di bidang pertahanan. Harapan saya, ke depan kampus ini semakin terbuka, modern, dan adaptif dalam mencetak kader pertahanan yang profesional dan siap kerja, baik dari unsur TNI, Polri, maupun sipil,” tambah Frederik.
Rektor Unhan RI, Letjen TNI (Purn) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A (tengah) bersama anggota Komisi 1 DPR RI yang melakukan kunjungan spesifik di Kampus Unhas Usulan Frederik langsung disambut positif oleh Rektor Unhan RI, Letjen TNI (Purn) Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A. Ia menjelaskan bahwa sejak awal berdiri, Unhan memang dirancang sebagai kampus strategis yang terbuka untuk seluruh komponen bangsa, termasuk personel Polri. “Kami memiliki sejumlah program studi magister yang sangat relevan untuk Polri, seperti Magister Strategi Perang Semesta, Magister Rekayasa Pertahanan Siber, hingga Magister Keamanan Maritim.
Kami juga menyediakan beasiswa penuh bagi anggota Polri yang memenuhi persyaratan tertentu,” jelas Anton. Kegiatan kunspek ini dipimpin oleh Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Golkar di Komisi I DPR RI, Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, M.E., yang juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pihak Unhan. Dalam kunjungan tersebut, para anggota Komisi I berkeliling meninjau langsung fasilitas kampus, mulai dari ruang makan, laboratorium, hingga asrama mahasiswa. Dalam paparannya, Rektor Anton juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi kampus Unhan, terutama terkait keterbatasan fasilitas penunjang. “Kami masih membutuhkan tambahan sarana seperti laboratorium riset, perangkat teknologi, dan alat pembinaan.
Harapan kami, aspirasi ini bisa didorong oleh Komisi I agar ada dukungan anggaran dari DPR RI,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, S.Sos., M.M., yang juga berasal dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan Unhan sebagai kampus unggulan nasional. Ia mendorong agar Unhan tidak hanya memperkuat fasilitas fisik, tetapi juga memiliki visi dan peta jalan yang jelas untuk bersaing dengan universitas-universitas ternama di tanah air.
“Kami ingin melihat roadmap yang konkret, kapan Unhan bisa sejajar dengan universitas unggulan seperti UI atau ITB. Perlu ada target waktu, pencapaian riset, dan pengembangan SDM akademik yang berorientasi global,” ujar Anton Sukartono. Sementara itu, Dr. Dave Laksono juga menegaskan komitmen Komisi I untuk membantu penguatan Unhan melalui kerja-kerja legislasi dan pengawasan anggaran. “Unhan adalah kampus strategis yang mencetak pemimpin masa depan bangsa dalam bidang pertahanan.
Kami akan membawa aspirasi ini ke forum DPR, termasuk soal sinergi antar-lembaga dan penambahan anggaran,” katanya. Sebagai informasi, Universitas Pertahanan RI membuka sejumlah program magister (S2) melalui empat fakultas utama, yakni: Fakultas Strategi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Fakultas Keamanan Nasional, dan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan. Beasiswa tersedia untuk TNI, PNS, Polri, dan masyarakat umum melalui proses seleksi ketat.
Syarat khusus bagi anggota Polri antara lain berpangkat minimal Inspektur Polisi Satu (Iptu) dengan masa dinas minimal 6 tahun, atau berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) untuk program Magister Strategi Perang Semesta kelas internasional, serta harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi. Kunjungan spesifik ini diakhiri dengan sesi diskusi terbuka dan penyerahan cenderamata, menandai semangat sinergi antara lembaga legislatif dan pendidikan tinggi pertahanan demi memperkuat ekosistem keamanan nasional yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi
