Makassar -- Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menerima kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dewi Chomistriana, di area kantor DPRD Kota Makassar yang sebelumnya terdampak aksi demonstrasi, Selasa (16/09/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota bersama Dirjen Cipta Karya meninjau kondisi fasilitas publik di sekitar gedung DPRD serta membahas langkah pemulihan dan rencana perbaikan infrastruktur yang rusak. Pertemuan juga membicarakan program strategis pembangunan perkotaan, termasuk peningkatan sarana air bersih, sanitasi, dan penataan kawasan yang sempat terganggu akibat aksi massa.
Wali Kota Makassar menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan pelayanan publik tetap optimal.
Dirjen Cipta Karya menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas yang terdampak.
Diketahui, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar telah mengirimkan proposal pembangunan Gedung DPRD Makassar pasca terbakar ke Kementerian PU.
Dinas PU mengusulkan anggaran Rp375 miliar. Anggaran tersebut ditaksasi untuk membangun gedung 10 lantai.
Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhaelsi Zubir menyampaikan, keputusan tetap ada pada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU.
Pemkot Makassar hanya mengusulkan rencana pembangunan yang dinilai representatif untuk menunjang kerja-kerja legislatif.
Bangunan sepuluh lantai tersebut akan mencakup beberapa ruangan.
Mulai dari ruang komisi, ruang fraksi, ruang rapat paripurna, ruang rapat badan anggaran, badan legislasi, ruang pertemuan, ruang aspirasi dan masih banyak lagi.
Termasuk parkir atau basemen yang akan dibuat untuk menambah ruang parkir di DPRD Makassar.
“Kita melihat bagaimana bangunan yang representatif disitu, banyak ruangan nanti ada ruang paripurna, ada ruang komisi, ada ruang fraksi, ada hall-nya. Parkiran di bawah,” ucapnya ditemui di Balaikota Makassar, Senin (15/9/2025).
Kata Zuhaelsi, keputusan pembangunan Gedung DPRD Makassar menunggu informasi pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
