Analisa Berita Nasional, Selasa, 30 September 2025
POLITIK
1. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo dalam Munas VI PKS kemarin, mengenai demonstrasi rusuh akhir Agustus lalu. Prabowo menyebut bahwa para demonstran itu katanya memperjuangkan demokrasi, tetapi justru membakar lembaga demokrasi, seperti gedung DPRD. Menurut Usman Hamid, pernyataan Prabowo tersebut menunjukkan kesan seolah-olah Presiden tidak tahu fakta-fakta yang terjadi saat kerusuhan, atau sebenarnya Presiden tidak mau tahu.
Atas dasar pernyataan tersebut, kata Usman Hamid, pembentukan tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kasus kerusuhan itu menjadi semakin relevan. Kerusuhan itu menimbulkan korban jiwa 10 orang, serta pembakaran sejumlah gedung pemerintah dan DPRD di beberapa kota. Kuat dugaan ada upaya pengerahan pelaku kerusuhan, termasuk penjarahan di sejumlah rumah anggota DPR dan rumah Menkeu Sri Mulyani. Publik melalui tuntutan 17+8 antara lain meminta supaya dibentuk tim pencari fakta untuk mengusut peristiwa itu, dan Presiden Prabowo sudah menyatakan kesanggupan untuk membentuk tim tersebut. Namun, hingga kini tim tersebut belum juga dibentuk.
2. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkapkan, ada sebanyak 56 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinonaktifkan, buntut dari kasus keracunan di berbagai kota. Dia menyebut, penonaktifan sementara ini adalah bagian dari evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sementara itu, sebuah SPPG di Panakkukang 02 di Makassar, Sulawesi Selatan, berhenti beroperasi gara-gara uang MBG yang mereka terima hanya sebesar Rp 6.500 per porsi. Padahal pemerintah mengalokasikan Rp 15.000 per porsi. Puluhan pekerja SPPG itu kini menganggur.
3. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, program MBG tetap dilanjutkan meski dalam pelaksanaannya banyak kendala, termasuk keracunan di berbagai daerah. Presiden, kata Airlangga, telah menginstruksikan BGN mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki jalannya program MBG tersebut. Sejumlah pihak mendesak moratorium program MBG. Salah satunya, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang mewakili 456 ekonom, profesional, dan akademisi di bidang ekonomi, serta 262 profesional bidang lainnya dari dalam dan luar negeri.
Setelah bertemu Airlangga, Wakil AEI, Lili Yan Ing mengatakan, salah satu alasan moratorium ialah karena anggarannya terlalu besar, Rp 71 triliun tahun ini dan menjadi Rp 335 triliun pada APBN 2026. Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan dari 80 juta siswa, hanya 1% atau 800 ribu yang menyatakan tidak pernah makan, dan 4% atau sekitar 3,5 juta menyatakan kekurangan makan. Jika diasumsikan anggaran MBG Rp 10.000 sehari per siswa selama 20 hari sebulan, total biaya untuk satu siswa sekitar Rp 2,4 juta setahun. Artinya, hanya perlu Rp 8-10 triliun per tahun, bukan Rp 71 triliun apalagi Rp 335 triliun.
4. Pemerintah dan DPR berencana mendengar masukan dari kalangan buruh untuk melakukan pembahasan RUU Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Koalisi Presidium Serikat Pekerja Partai Buruh (KSP PB) mengusulkan perubahan perhitungan upah buruh berdasarkan standar kelayakan hidup, bukan lagi berdasarkan pertumbuhan ekonomi, yang selama ini digunakan pemerintah untuk menentukan upah.
EKONOMI
1. Asian Development Bank (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,9% dari proyeksi sebelumnya 5%. Untuk tahun 2026, ADB memproyeksikan pertumbuhan 5% dari sebelumnya 5,1%. Menurut ADB, ketidakpastian perdagangan global akibat tarif resiprokal AS mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Sejalan dengan itu, ADB memangkas proyeksi inflasi Indonesia dari 2% (proyeksi April) menjadi 1,7% (proyeksi September) pada 2025. Sementara pada 2026, inflasi diramalkan tetap 2%.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi ADB itu tak seoptimistis proyeksi pemerintah Indonesia. Dalam APBN 2025, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan 5,2%, sementara dalam APBN 2026 asumsi pertumbuhan ditetapkan 5,4%.
2. Kementerian Keuangan akan membayarkan subsidi energi dan kompensasi pada 2025 sebanyak Rp 479 triliun, terdiri dari subsidi energi Rp 183,9 triliun, subsidi non-energi Rp 104,3 triliun, dan kompensasi Rp 190,9 triliun. Nilai subsidi dan kompensasi itu lebih rendah dibanding 2024 yang Rp 502 triliun, terdiri atas subsidi energi Rp 177,6 triliun, subsidi non-energi Rp 115,1 triliun, dan kompensasi Rp 209,3 triliun.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, seluruh anggaran subsidi dan kompensasi 2024 sudah dibayarkan ke BUMN yang menjalankan tugas penyalurannya. Namun ia mengakui masih memiliki tunggakan pembayaran kompensasi ke BUMN senilai Rp 55 triliun, termasuk utang kompensasi diskon tarif listrik ke PLN. Utang itu merupakan tagihan dari penugasan BUMN yang dijalankan pada kuartal I dan II 2025. Pembayarannya akan dilakukan pada Oktober 2025, setelah proses review dan audit BPKP.
TRENDING MEDSOS
Kata “Sumut" trending di X, setelah viral aksi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan rombongannya yang diduga merazia dan menghentikan mobil truk pelat Aceh (BL) di Kabupaten Langkat. Bobby meminta agar sopir mengurus perpindahan pelat BL ke pelat Sumut (BK) agar bisa melewati jalan tersebut dan supaya pajak kendaraan yang beroperasi di sana bisa masuk ke Pemprov Sumut. Banyak warganet yang mengkritik aksi Bobby tersebut, karena berpotensi mengganggu keamanan serta merusak keharmonisan antarwilayah di Indonesia.
HIGHLIGHTS
1. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengkritik pernyataan Presiden Prabowo yang mengesankan para aktivis adalah perusuh terkait peristiwa kerusuhan Agustus lalu. Pernyataan Presiden tersebut memang seolah menggeneralisasi pendemo adalah perusuh. Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, janji Presiden di depan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa pada 11 September lalu, bahwa ia setuju pembentukan tim gabungan pencari fakta atas kerusuhan tersebut, sudah seharusnya segera direalisasikan. Hasil kerja tim itu kelak bisa menjadi acuan untuk menilai secara lebih objektif atas peristiwa kerusuhan Agustus lalu.
2. Desakan moratorium adalah langkah realistis yang layak didukung di tengah sengkarut pelayanan MBG saat ini. Keracunan makanan di banyak daerah tidak bisa dianggap sepele hanya dengan mempertimbangkan persentase. Apalagi, sebelumnya pihak istana melalui Kepala KSP, M Qodari, juga mengakui bahwa 99% Dapur MBG saat ini belum memiliki sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS). Ditambah lagi dengan berbagai laporan di daerah tentang 'penyunatan' dana MBG yang hanya sampai di pengelola SPPG tak lebih dari separo yang dianggarkan pemerintah. Selama moratorium, pemerintah bisa lebih leluasa melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh terkait program unggulan tersebut, daripada melakukan tindakan reaktif yang bersifat sektoral.
