Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menyatakan komitmennya untuk terus menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan pasca capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 kalinya secara berturut-turut yang diraih Kementerian Hukum dan HAM RI atas laporan keuangan tahun 2024.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Andi Basmal, mengatakan capaian WTP tersebut menjadi kebanggaan bersama seluruh jajaran Kemenkumham, baik pusat maupun daerah.
Menurutnya, prestasi ini juga menjadi penutup manis sebelum Kemenkumham bertransformasi menjadi tiga kementerian.
“WTP ke-16 adalah bukti kuat komitmen Kemenkumham terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan negara. Kami di Sulawesi Selatan akan terus memperkuat pengawasan internal, tertib administrasi, dan memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan optimal,” ujar Andi Basmal di Makassar, Sabtu (04/10/2025).
Sebelumnya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam penyerahan opini WTP di Graha Pengayoman Jakarta menegaskan bahwa opini ini menjadi capaian terakhir sebelum transformasi kelembagaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi dalam penyelesaian likuidasi eks satuan kerja dan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai langkah strategis menuju tata kelola yang lebih baik.
Andi Basmal menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulsel siap mendukung agenda transformasi kelembagaan melalui penguatan integritas dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
"Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik dengan memastikan seluruh proses keuangan dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” pungkasnya.
