PADANG PANJANG – Demi meningkatkan pemahaman civitas akademika terhadap pentingnya pelindungan hukum bagi karya desain industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Desain Industri. Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menegaskan bahwa pelindungan terhadap desain industri bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi anak bangsa. Kegiatan ini menekankan bahwa pelindungan desain industri memegang peranan penting dalam membangun aset ekonomi dan menjadi sumber kebanggaan nasional.
“Dengan pendaftaran yang tepat, karya anak bangsa dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional tanpa rasa khawatir akan penjiplakan,” ujarnya pada 5 November 2025 di Gedung Rektorat Lantai 3 ISI Padang Panjang.
Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan perwakilan Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini, peserta dibimbing secara teknis mengenai tata cara penyiapan data administratif dan substantif desain industri agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi bagi karya-karya desain dari lingkungan perguruan tinggi yang berpotensi didaftarkan.
Lebih lanjut, Alpius menyampaikan bahwa perguruan tinggi seni seperti ISI Padang Panjang memiliki peran strategis dalam menciptakan karya inovatif yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi civitas akademika untuk memahami mekanisme pelindungan hukum desain industri.
“Setiap ide kreatif yang diwujudkan dalam karya desain merupakan aset berharga. Tanpa pelindungan hukum, karya tersebut sangat rentan terhadap penyalahgunaan,” tambahnya.
Kakanwil Sumatera Barat mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman praktis dalam pendaftaran desain industri. Dia juga berharap semangat menciptakan karya terus tumbuh di kalangan akademisi.
“Dengan pelindungan hukum yang kuat, kita tidak hanya melindungi karya, tetapi juga menumbuhkan semangat inovasi dan menjadikan desain sebagai sumber daya strategis yang berdaya saing tinggi,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen DJKI dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang sehat dan berkelanjutan di daerah. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku kreatif diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual, khususnya desain industri yang berpotensi besar dalam sektor ekonomi kreatif.
Melalui kegiatan ini, DJKI berharap para peserta dapat menjadi agen pelindungan kekayaan intelektual di lingkungan akademik dan industri kreatif. Pendaftaran desain industri bukan hanya melindungi hasil karya, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta membuka peluang komersialisasi yang berkelanjutan bagi para desainer Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dSulawesi Selatan, Andi Basmal, menilai kolaborasi antara DJKI dan ISI Padang Panjang merupakan langkah konkret dalam memperkuat kesadaran pelindungan kekayaan intelektual di kalangan akademisi dan pelaku kreatif. Menurutnya, desain industri merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. “Inisiatif seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa karya-karya kreatif dari perguruan tinggi dan pelaku seni mendapatkan pelindungan hukum yang memadai. Dengan begitu, kreativitas anak bangsa dapat berkembang tanpa takut terhadap risiko penjiplakan atau pelanggaran hak,” ujar Andi Basmal.
Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel juga terus mendorong sinergi serupa dengan berbagai perguruan tinggi dan komunitas kreatif di wilayahnya guna memperkuat pemahaman tentang pentingnya pendaftaran desain industri. “Kami berkomitmen untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual yang kuat di Sulawesi Selatan, di mana para desainer, pengrajin, dan mahasiswa dapat memahami bahwa pelindungan hukum bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi karya mereka,” tutupnya.
