JAKARTA — Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Korlantas Polri untuk memastikan seluruh skema pengamanan, kelancaran arus, dan keselamatan lalu lintas berjalan optimal, Kamis (27/11/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath ini menghadirkan pemaparan menyeluruh dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, mulai dari statistik kecelakaan, titik-titik rawan kemacetan, rekayasa lalu lintas, hingga strategi komando pengendalian nasional.
Dalam paparannya, Korlantas menekankan bahwa operasi Nataru merupakan salah satu misi keamanan terbesar setiap akhir tahun. Dengan proyeksi lebih dari 2,9 juta kendaraan keluar Jakarta pada puncak arus, penguatan sistem kendali lalu lintas menjadi prioritas utama agar tidak terjadi stagnasi total di titik-titik rawan.
Kakorlantas: Command Center KM 29 Jadi Pusat Kendali Nasional Berteknologi Canggih
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho didampingi sejumlah PJU Korlantas Polri saat RDP di Komisi III DPR RI.
Dalam RDP tersebut, Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa Operasi Lilin 2025 akan diperkuat dengan infrastruktur digital berteknologi tinggi yang terpusat di Command Center Kilometer 29.
“Besok kami juga akan gelar sarana prasarana dan infrastruktur teknologi digital di Km 29 agar kami bisa mensimulasikan dari satu titik command center kami bisa melihat semua yang ada di republik ini, yang di Medan, yang di Lampung, yang di tol, itu bisa kami lihat dari Command Center Km 29,” ujar Irjen Pol Agus.
Command Center KM 29 dilengkapi teknologi pemantauan real-time yang terhubung dengan jaringan CCTV nasional di titik-titik strategis seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, terminal, dan rest area.
Dari ruang kendali ini, petugas dapat memonitor kondisi secara menyeluruh dan mengambil keputusan cepat ketika terjadi gangguan di lapangan, baik berupa kemacetan yang mulai mengular, kecelakaan yang membutuhkan respons sigap, kepadatan di kawasan pelabuhan yang berpotensi memicu antrean panjang, maupun situasi keamanan jalan yang memerlukan tindakan segera.
