MAKASSAR -- Kota Makassar tengah bersiap menghadapi salah satu kontestasi demokrasi akar rumput terbesar di Indonesia. Sebanyak 11.360 calon resmi terdaftar untuk memperebutkan 7.032 kursi Ketua RT dan RW, dengan pemungutan suara Ketua RT dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2025, disusul pemilihan Ketua RW pada 8 Desember.
Antusiasme warga terlihat tinggi, terutama di lorong-lorong permukiman yang kini ramai dengan aktivitas sosialisasi para kandidat.
Data resmi Pemerintah Kota Makassar mencatat bahwa pemilihan tahun ini mencakup 4.965 RT dan 992 RW, tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Ribuan calon mulai dari tokoh masyarakat, pemuda lorong, hingga figur lama yang ingin melanjutkan masa baktinya, mengikuti proses pencalonan secara terbuka.
Mekanisme pemilihan dilakukan per kartu keluarga (KK), sehingga setiap KK memiliki satu suara sah untuk menentukan pemimpin lingkungannya.
Jika dalam satu wilayah tidak ada warga yang mendaftar, kelurahan diberikan kewenangan untuk melakukan penunjukan langsung sesuai ketentuan.
Wali Kota Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, menegaskan bahwa pemilihan RT/RW bukan hanya rutinitas administratif, tetapi bagian penting dari upaya memperkuat pelayanan publik berbasis komunitas.
Ia menilai pemimpin RT/RW adalah ujung tombak pemerintah dalam memastikan layanan sosial, keamanan, kebersihan, hingga komunikasi antara warga dan pemerintah berjalan efektif.
“Pemilihan langsung ini memberikan ruang bagi warga untuk memilih sosok yang paling mereka percaya dan yang paling memahami kebutuhan lingkungan,” ujar Appi dalam keterangannya.
Di berbagai kelurahan, suasana pemilihan mulai terasa. Para calon terlihat aktif memperkenalkan diri, menyampaikan visi sederhana namun relevan, mulai dari penguatan gotong royong, penanganan sampah, peningkatan keamanan, hingga pengelolaan kegiatan warga.
Warga pun menyambut pemilihan ini sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Beberapa tokoh akademik, termasuk pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, menilai pemilihan ini sebagai bentuk pendidikan politik paling nyata bagi masyarakat akar rumput.
Demokrasi tingkat RT/RW, kata mereka, hanya berhasil bila disertai transparansi, kesiapan logistik, dan pengawasan yang memadai di setiap tahap.
Pemerintah kota sendiri berkomitmen menjalankan seluruh tahapan secara terbuka. Panitia pemilihan di tingkat kecamatan dan kelurahan telah disiapkan untuk memastikan distribusi surat suara, pendataan pemilih, dan proses pemungutan berlangsung tertib.
Dengan ribuan calon bersaing dan jutaan warga terlibat, pemilihan RT/RW Makassar tahun ini menjadi gambaran jelas tentang hidupnya demokrasi lokal dan besarnya keinginan warga untuk memiliki pemimpin lingkungan yang benar-benar dekat dan bisa diandalkan.
Pemungutan suara tinggal menunggu hari. Warga kini menaruh harapan agar proses berjalan lancar, jujur, dan mencerminkan suara mayoritas.
Jika penyelenggaraan berjalan mulus, Makassar berpeluang memperkuat model demokrasi partisipatif yang selama ini menjadi kebanggaan kota, bahwa suara dari lorong bisa menentukan arah perbaikan kota secara menyeluruh. (*)
