BADAN Gizi Nasional (BGN) berencana mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan sekitar delapan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil, untuk mendukung program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun ini. Rencana tersebut terungkap saat Kepala BGN Dadan Hindayana rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR Senayan Jakarta kemarin, Rabu (12/11/2025).
Pembangunan SPPG di daerah terpencil melalui kerja sama dengan satuan tugas pemerintah daerah itu masih memerlukan anggaran mencapai Rp28,63 triliun. Dari catatan BGN, pagu anggaran untuk program MBG hingga kini sudah terserap Rp36,23 triliun dari total pagu Rp51,2 triliun.
Dengan begitu anggaran yang tersisa hanya Rp14,97 triliun, maka BGN masih membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp14,1 triliun untuk membangun SPPG yang lokasinya berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau seperti pegunungan atau dibatasi sungai maupun laut.
Jika tambahan anggaran tersebut terealisasi maka November ini BGN akan menyerap tambahan Rp8,5 triliun. Sampai tanggal 15 Desember akan menyerap tambahan Rp10 triliun lagi dan kemudian di akhir Desember akan menyerap Rp11 triliun.
Kita patut memuji tingkat keberhasilan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam capaian penyerapan anggaran untuk menyukseskan program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian BGN juga harus dapat terus memastikan berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok dan higienis, keamanan pangan serta kualitas gizi program MBG.
Hal ini sangat penting untuk mencegah kasus keracunan makanan dan memastikan program makan bergizi berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran. Sehingga keberadaan MBG tidak hanya berdampak bagi peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki efek ekonomi positif melalui pemenuhan kebutuhan pokok makanan.
