Di Rapimnas Demokrat AHY Singgung Skandal Aparat Hingga Hukum Tajam ke Bawah

INFOSULAWESI.com, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik penegakan hukum di Indonesia. Skandal aparat hukum menjadi perhatian utama masyarakat.

"Akhir-akhir ini, ruang publik sesak oleh berita skandal di kalangan penegak hukum, dan aparat negara. Baik di media massa, maupun di media sosial. Rakyat sedang mengawasi, jalannya penegakan hukum di negeri ini. Juga mengawasi, perilaku para penegak hukum kita," kata AHY di Rapimnas Demokrat, Jumat (16/9/2022).

AHY juga menyinggung soal penegakan hukum yang tumpul ke atas dan ke kawan, namun tajam ke bawah alias ke lawan.

"Selama ini, rakyat diam. Mungkin ketakutan. Hukum dijalankan; tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan. Mengamankan kawan politik, dari proses hukum, adalah 'obstruction of justice'. Atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen hukum, untuk menghabisi lawan politik, adalah 'abuse of power' atau penyalahgunaan kekuasaan," kata AHY.

Meski demikian, AHY menyatakan bahwa Tuhan tidak tidur sehingga kebenaran akan terungkap.

"Tapi rakyat masih memiliki harapan kepada Tuhannya. Tuhan tidak pernah tidur. Sebagai bangsa yang memegang nilai-nilai ketuhanan, rakyat percaya: becik ketitik, olo ketoro. Perbuatan baik akan selalu dikenali. Perbuatan buruk nantinya akan diketahui juga," ungkapnya.

Oleh karena itu, AHY menjanjikan bahwa Demokrat akan menjamin kebebasan sipil, pers dan berpendapat. Hingga penegakan hukum yang adil.

"Kami juga berkomitmen untuk melawan dan mencegah politik uang, politik identitas dan politik fitnah dalam demokrasi kita. Demokrat juga mendorong hadirnya instrumen penegakan hukum yang bertanggung jawab, independen dan profesional. Bukan penegakan hukum yang tebang pilih, double standard, dan rentan pada intervensi serta manipulasi," pungkas AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi nyatanya telah mengunggunakan alokasi APBN untuk mega proyek tersebut.

Menurut putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, hal ini berbanding terbalik dengan janji awal Presiden Jokowi yang tidak bakal mengambil satu persen pun uang negara untuk proyek itu.

"Pada proyek kereta cepat Jakarta Bandung, belakangan ini telah diputuskan adanya alokasi Penyertaan modal negara dari APBN triliunan rupiah, padahal pada awalnya pemerintah berjanji tidak mengambil satu persen pun dari APBN," kata AHY saat pidato kebangsaan dalam acara Rapimnas Partai Demokrat di Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Menurut AHY, nilai proyek kereta cepat Jakarta Bandung semakin membengkak. Skema perhitungannya juga berbeda dari awal. Dia menyarankan agar dalam membangun mega proyek harus melalui perencanaan matang.

"Sehingga tidak mudah berubah ditengah jalan yang bisa sangat merugikan keuangan negaradan memberatkan pemerintahan sendiri dan Indonesia tentu tidak boleh terus menerus menambah hutangnya," ujarnya.

"Juga sangat tiga bijaksana jika nega proyek ini didanai oleh utang dan utang ini justru akan menambah beban fiskal kita," sambungnya.

AHY mengatakan, pada situasi krisis dan tekanan ekonomi yang dihadapi saat ini, nenunda proyek pembangunan nasional strategis bukan suatu yang tabu. Menurutnya, hal itu lebih baik dari pada memaksakannya.

"Jika proyek proyek seperti itu dipaksakan akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi rakyat," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya siap mendukung dirinya sebagai kader utama untuk maju Pilpres 2024, baik sebagai capres maupun cawapres.

"Demokrat siap mencalonkan kader utamanya jadi bagian capres cawapres yang akan diusung," kata AHY dalam pidato politik dalam Rapimnas Demokrat, Jumat (16/9/2022).

AHY juga menyinggung soal dua parpol yang sedang melakukan pendekatan instensif dengan Demokrat. Namun, AHY tidak menjabarkan dua nama parpol tersebut. Belakangan nama PKS dan NasDem yang santer akan berkoalisi dengan Demokrat.

"Partai Demokrat ingin bangun koalisi dengan partai lain. Juga usung capres cawapres. Koalisi dan capres-cawapres tentang harus sesuai kriteria dan tema perubahan dan perbaikan. Saat ini Demokrat intensif komunikasi dengan dua partai," kata AHY.

Menurut AHY, Demokrat saat ini belum memutuskan nama final siapa yang akan diusung dan parpol koalisi. Ia hanya menyampaikan beberapa kriteria yang diinginkan Demokrat.

"Kriteria capres cawapres di samping integritas, harus punya elektabilitas atau dukungan kuat rakyat. dan harus memiliki chemistry," kata dia.

Menurut AHY, elektabilitas menjadi kreteria penting capres Demokrat. Selain itu ia mengingatkan capres-cawapres harus kompak seperti Proklamator Dwitunggal, Sukarno-Hatta. (**)