Logo

Bupati Bolmong Limi Mokodompit Buka Rakor BPN KGTRA

INFOSULAWESI.com BOLMONG -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (KGTRA), yang berlangsung di Hotel Sutanraja Kota Kotamobagu.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Penjabat Bupati Bolmong, Ir Limi Mokodompit, MM., yang turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara di wakili Kepala Bidang Penetapan Hak Ahmad Muaim Haryono Apth MH, Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Ekonomi Firasat Mokodompit SE, Dandim 1303 Bolaang Mongondow Letkol inf Topan Angker SSos, Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang diwakili oleh Analis penuntutan Yosua David Mantini,  Kasubag Faskon Bag Loh polres Bolmong IPTU Gatot Sugito Daun, Kepala Kantor Pertanahan Bolmong Eni Sulastri Darmayanti SIT MSI,  Pimpinan PT Permodalan Nasional Madani(PNM) Eka pradana kaya , serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bolmong.

Pada kesempatan itu, Bupati Limi Mokodompit menjelaskan kegiatan ini sangat penting untuk dibahas karena dampaknya sangat besar untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat dan upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah.

“Saya menyambut baik serta memberikan penghargaan kepada kepala kantor badan pertanahan nasional serta tim gugus tugas reforma agraria. Sebab rapat koordinasi ini sangatlah penting dan strategis sebagai upaya kita bersama dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja,” terang Bupati.

Bupati Limi Mokodompit juga menjelaskan, adanya persoalan-persoalan terkait pertanahan di masyarakat merupakan sebuah cerminan bagi para pemangku kepentingan agar tidak berpotensi terjadinya sebuah permasalahan yang krusial.

“Pelaksanaan reforma agraria sebagai sala satu cita-cita pemerintah yang merupakan nawa cita yang ke- 5 yaitu program Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera dengan mendorong Landlefrom dan program pemilikan tanah seluas 9 juta hektare dan telah menjadi program prioritas nasional sesuai dengan amanat RPJMN 2020 – 2024,” ungkap mantan Birokrat handal di Papua ini.

Cek berita dan artikel yang lain infosulawesi.com di Google News