INFOSULAWESI.com KOTAMOBAGU – Sebanyak 22 Shelter atau Halte atau tempat pemberhentian 5 Unit Bus di Kota Kotamobagu, bangunanya dinilai Mubazir lantaran sampai saat ini tidak digunakan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Tindakan pembangunan ini pun dianggap kurang efektif dan efesien. Padahal tak sedikit anggaran negara yang digelontorkan ke bangunan tersebut hingga memakan biaya sebesar Rp.1.417.300.000,- Miliar Rupiah yang bersumber dari APBD Tahun 2018.
Dalam pekerjaan proyek 22 Unit Shelter diketahui dikerjakan oleh CV. Sumber Abadi sebagai pemenang tender, dan Dinas Perhubungan Kotamobagu selaku Penyedia pekerjaan proyek, sempat mencuat di permukaan publik dalam pemberitaan salah satu media yang menduga ada kesalahan dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang diduga belum matang dan terkesan dipaksakan. Hal ini pun belum tersentuh hukum.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi, SE., menjelaskan jika pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kepala Dinas.
"Itu masih di jaman Pak Agung Adati dan Pak Nasli Paputungan, mereka yang paling tau soal pembangunan halte," terang Anas Tungkagi, Kamis, 10 April 2025.
Terpisah, Agung Adati, ST.M.si., yang saat ini menjabat sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu, mengatakan pada awalnya pembangunan halte itu berawal dari adanya bantuan pemberian 5 unit Bus dari Kementerian Perhubungan.
"Nah, sehingga kami bersama konsultan melakukan kajian perencanaan pembangunan Halte, sebab adanya Bus berarti harus ada Haltenya. Namun setelah itu saya sudah digantikan Pak Nasli Paputungan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Beliau yang tau soal pembangunan itu," ujar Agung Adati.
Upaya konfirmasi pun berlanjut ke Nasli Paputungan, SE., yang saat ini juga menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.
"Perencanaannya sebelum saya kadis sudah ada dan itu ada kajian dan itu ditindaklanjuti oleh kemenhub dgn memberikan bantuan bus dgn syarat daerah harus membangun halte atau selter," ungkap Nasli Paputungan.
Terbengkalainya 22 bangunan halte yang tak terpakai hingga beberapa sudah mengalami kerusakan berat menuai sorotan dari Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPD LAKI) Sulawesi Utara, Firdaus Mokodompit.
"Tidak sedikit uang rakyat yang terkuras di pembangunan itu, maka kami menduga ada kesalahan kajian untuk pembangunan Halte itu dan dugaan adanya kerugian keuangan negara, karna di Kota Kotamobagu semua masyarakat tau bahwa transportasinya Bentor. Sementara yang kami ketahui sesuai dengan pemberitaan pembangunannya meliputi 22 Unit Halte, tapi yang direalisasikan 21 Halte. Jika dihitung anggaranya Rp.1.417.300.000. Miliar Rupiah, maka dalam 1 unit bangunan memakan anggaran sebesar Rp.67 juta rupiah lebih. Besar sekali anggaranya. Seharusnya pihak Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan terkait proyek ini meski sudah sekitar 8 tahun lamanya didirikan," tegas Firdaus Mokodompit.
