Logo

Survei PHRI: Mayoritas Hotel di Jakarta Pertimbangkan PHK Massal

Industri perhotelan kini sedang mengalami masa sulit (Foto: Kementerian Pariwisata).

INDUSTRI perhotelan dan restoran di Jakarta menghadapi masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Dihantam penurunan jumlah pengunjung hingga biaya operasional yang semakin tinggi, pemutusan hubungan kerja massal semakin nyata. Laporan Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jakarta menyebutkan, berdasarkan survei pada April 2025 terhadap 30 pemilik hotel dan restoran, 96,7 persen responden mengalami penurunan okupansi atau kunjungan pelanggan pada triwulan pertama 2025. 

Akibatnya, mayoritas pelaku usaha mulai melakukan efisiensi besar-besaran. Data survei yang dilakukan PHRI Jakarta pada April 2025, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan bahwa 96,7 persen hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian atau okupansi. PHRI menyebut sebanyak 70 persen responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi penurunan okupansi hotel terus berlangsung.

Sutrisno menuturkan, kondisi industri perhotelan di Jakarta yang kian mengkhawatirkan ini dipicu oleh sejumlah faktor. Lantas, apa saja pemicunya? Pertama, penurunan tingkat hunian dan pendapatan, dengan 66,7% responden menyebut penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Kedua, yakni kenaikan biaya operasional. Sutrisno mengungkap, pengusaha di industri ini harus menanggung peningkatan biaya operasional yang signifikan. Dia menyebut, tarif air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) meningkat hingga 71 persen, sementara harga gas melonjak 20 persen. Pengusaha kian terbebani dengan adanya kenaikan tahunan upah minimum provinsi (UMP) yang tercatat meningkat hingga 9 persen tahun ini.

Faktor lain yang dinilai cukup signifikan yakni rumitkan regulasi dan sertifikasi. Sutrisno menuturkan, pihaknya dihadapkan pada tantangan administratif berupa regulasi dan sertifikasi yang dinilai rumit dan memberatkan. 

Kita berharap pemerintah mampu mengatasi arus deras PHK Massal disektor ini. Pemerintah bersama-sama pihak terkait perlu memikirkan bagaimana nasib perhotelan ditanah air, mengingat hotel juga berperan penting sebagai penyangga wisata  dan menjadi titik sentral yang menghubungkan wisatawan dengan berbagai kegiatan wisata, objek wisata, dan transportasi.

EFR55

Simak berita dan artikel lainnya di: Google News infosulawesi.com

WA12
Ikuti info terbaru di: WhatsApp Channel Infosulawesi